KPK Desak Nusron Wahid Kooperatif di Tengah Rencana Kunjungan ke Jepang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas meminta Nusron Wahid, Menteri ATR/BPN, untuk mengutamakan proses hukum dengan memenuhi panggilan pemeriksaan terkait kasus dugaan suap di Kabupaten Bogor. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengingatkan bahwa keterangan Nusron merupakan kunci penting untuk mengungkap kronologi perkara dugaan suap pengurusan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk. Pernyataan ini disampikan di gedung Merah Putih KPK pada Senin (2/11), merespons kabar rencana perjalanan dinas Nusron ke Jepang di tengah dua kali pemanggilan sebelumnya yang ia absenskan.

Kehadiran dan keterangan dari para pihak dinilai akan saling melengkapi untuk memetakan alur kronologi perkara secara komprehensif. Budi menekankan bahwa data dari para tersangka dan saksi penting untuk mengkonstruksi bangunan perkara, termasuk mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga memiliki peran signifikan dalam jaringan suap tersebut.

Koordinasi Publik: Dua Kali Mangkir dan Rencana Perjalanan Luar Negeri

Kabar rencana kunjungan Nusron ke Jepang diungkapkan oleh Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, yang menyatakan perjalanan tersebut akan berlangsung bersamaan dengan panggilan ketiga dari KPK. Boyamin menyebut informasi itu didasarkan pada pengajuan anggaran dinas ke Jepang oleh pihak Nusron. Sementara itu, KPK melalui Budi Prasetyo belum dapat mengonfirmasi secara resmi apakah jadwal pemeriksaan ketiga telah dikirimkan maupun apakah lembaganya menerima pemberitahuan resmi terkait rencana lawatan Nusron tersebut.

Dalam dua pemanggilan sebelumnya, Nusron dua kali tidak hadir dengan berbagai alasan. Pada pemanggilan pertama (7/10), ia beralasan memiliki agenda internal kementerian. Kemudian, pada pemanggilan kedua yang dijadwalkan ulang pada 15 Oktober lalu, ia kembali mangkir karena tengah melakukan kunjungan ke Malaysia.

Delapan Tersangka Ditetapkan, Jaringan Kepercayaan Terpotong

Pemahaman atas jaringan perkara ini sangat bergantung pada keterangan yang belum didapat secara utuh. Dalam perkara di lingkungan Kementerian ATR/BPN ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Rincian tersangka tersebut meliputi:

• Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung
• Politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz (Fahd A Rafiq)
• Mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto
• Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi
• Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri
• Empat nama lainnya, Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi

Menariknya, empat nama di antaranya, yakni Arif, Fahd, Erwin, dan Muhammad Fakhry, secara eksplisit disebut oleh KPK sebagai orang-orang kepercayaan dari Nusron Wahid. Keterkaitan erat ini menegaskan urgensi dari keterangan langsung oleh Menteri ATR/BPN tersebut untuk mengurai struktur jaringan suap yang membentang di tingkat pertanahan kabupaten hingga pusat.