Jelang IGA 2026, Kemendagri Dorong 48 Ribu Inovasi Daerah Menjadi Budaya Kerja, Bukan Sekadar Apresiasi
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- "Inovasi ini bukan sekadar aplikasi baru, kegiatan baru, atau perubahan nama program.
- Tapi inovasi ini adalah cara baru yang lebih efektif untuk menghasilkan nilai untuk publik," ujar Wiyagus, menekankan bahwa inisiatif ini harus berujung pada solusi nyata bagi persoalan daerah.
- Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian seleksi pemenang IGA 2026 yang bertujuan memantik kreativitas Pemda untuk menciptakan, mereplikasi, dan memperluas manfaat praktik baik.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmen untuk menggeser paradigma Innovative Government Award (IGA) dari sekadar ajang pemberian penghargaan menjadi pemicu utama budaya inovasi di kalangan pemerintah daerah (Pemda). Pesan tegas ini disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus saat membuka kegiatan Presentasi Kepala Daerah secara hybrid dari Command Center Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Jakarta, Selasa (3/11/2026), mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. "Inovasi ini bukan sekadar aplikasi baru, kegiatan baru, atau perubahan nama program. Tapi inovasi ini adalah cara baru yang lebih efektif untuk menghasilkan nilai untuk publik," ujar Wiyagus, menekankan bahwa inisiatif ini harus berujung pada solusi nyata bagi persoalan daerah.
Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian seleksi pemenang IGA 2026 yang bertujuan memantik kreativitas Pemda untuk menciptakan, mereplikasi, dan memperluas manfaat praktik baik. Wiyagus menyoroti bahwa ruang kreativitas yang diberikan harus dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah secara kontekstual, terukur, dan bertanggung jawab, mengingat Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal produktivitas, kualitas kelembagaan, serta kemampuan mengubah pengetahuan menjadi nilai ekonomi.
Kolaborasi Ekosistem dan Kemandirian Fiskal
Untuk memperkuat ekosistem inovasi, Wiyagus mendorong kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan media. Inovasi ini juga diharapkan mampu mendorong kemandirian fiskal daerah yang sehat dan berkeadilan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Sinergi pusat dan daerah harus terlihat dalam proyek yang saling menguatkan, pengurangan hambatan investasi, konektivitas antardaerah, dan dampak pembangunan yang dapat dirasakan betul oleh masyarakat," tegasnya. Wiyagus memberikan contoh konkret inovasi Kota Mojokerto melalui aplikasi "Bajak Sambal Terasi" yang mengintegrasikan tabungan bank sampah dengan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara digital, membuktikan bagaimana isu lingkungan dan administrasi pendapatan dapat dirangkai menjadi satu.
Dalam perspektif pembangunan, Wiyagus mengutip pemikiran ekonom Amartya Sen yang menempatkan pembangunan sebagai upaya memperluas kapabilitas manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa manusia bukan hanya penerima manfaat, melainkan subjek sekaligus penggerak aksi pembangunan. Pertumbuhan ekonomi dan penerimaan fiskal baru bermakna jika mampu memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan publik yang lebih baik.
Skala Masif dan Dampak Penghargaan Daerah
Pelaksana Tugas Kepala BSKDN Kemendagri, Raden Gani Muhamad, mengungkapkan skala partisipasi yang masif dalam IGA 2026. Proses penilaian melibatkan 30 anggota tim penilai dari 26 instansi, yang terdiri dari unsur kementerian/lembaga, akademisi, organisasi nonpemerintah (NGO), dan media. Tahapan presentasi ini menjadi dasar penting untuk pemberian penghargaan kepada daerah yang menunjukkan dampak signifikan.
- Total inovasi yang dinilai mencapai 48.246 inovasi yang berasal dari 541 Pemda.
- Jumlah ini menunjukkan pertumbuhan signifikan, meningkat 31,31 persen dibandingkan jumlah pada tahun 2025.
- Inovasi diharapkan tidak berhenti di tingkat penghargaan, tetapi direplikasi secara luas untuk menyelesaikan persoalan daerah secara berkelanjutan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

DPR Desak Pemerintah Kaji Ulang PPN Pembalut: Menstruasi Bukan Gaya Hidup, Melainkan Kebutuhan Biologis

BGN Efisienkan Anggaran MBG: Biaya Operasional Dapur Dibatasi Rp3.000 per Penerima

Bamsoet: Penyadapan Ilegal Presiden Ancaman Serius, PDIP Nilai Tindakan Makar
