Induk Emiten Salim Grup Dipanggil Otoritas Singapura, SIMP Tegaskan Operasional Normal

Pasar modal Indonesia kembali disorot isu lingkungan yang berdampak pada valuasi saham. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (SIMP), emiten afiliasi Salim Group, akhirnya memberikan klarifikasi resmi menyusul isu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melibatkan entitas induknya. Manajemen menyatakan bahwa pihak yang menerima pemanggilan dari otoritas Singapura adalah Indofood Agri Resources Ltd, sebagai bentuk respons terhadap rencana amandemen hukum Singapura terkait polusi kabut lintas negara.

Menurut keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa (3/11/2026), otoritas pasar dalam negeri menyoroti ketidakkoperatifan perusahaan dalam proses penyelidikan berpotensi dikategorikan sebagai tindak pidana dalam rencana amandemen Transboundary Haze Pollution Act. Saat ini, SIMP belum menerima klarifikasi lanjutan dari entitas induk mengenai perkembangan penyelidikan tersebut, namun menegaskan komitmen kepatuhan terhadap regulasi lingkungan di Indonesia.

Komitmen Zero Burning dan Kepatuhan Regulasi

Dalam menghadapi sorotan internasional tersebut, SIMP menegaskan konsistensinya dalam menerapkan kebijakan zero burning policy atau larangan total pembakaran. Perusahaan melakukan pemantauan titik api (hotspots) secara berkala di area perkebunan untuk memastikan potensi kebakaran dapat segera ditangani. Upaya pencegahan ini diperkuat dengan penyediaan kendaraan pemadam kebakaran, pelatihan rutin tanggap darurat bagi karyawan, serta kerja sama aktif dengan masyarakat sekitar untuk meningkatkan kesadaran preventif.

SIMP juga menekankan kepatuhan terhadap regulasi domestik, di mana perusahaan wajib melapor secara bulanan mengenai dampak lingkungan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan. Jika terjadi kebakaran, laporan tersebut wajib disampaikan kepada kepolisian setempat untuk membantu proses penyelidikan sumber api.

Operasional Tetap Stabil dan Tanpa Provisi Kontinjensi

Manajemen menjamin bahwa isu hukum lintas negara tersebut tidak memberikan dampak material terhadap kelangsungan usaha. Seluruh kegiatan usaha perkebunan, operasional pabrik, dan produksi tetap berjalan normal tanpa gangguan. Dari sisi akuntansi, SIMP menyatakan tidak terdapat kewajiban kontinjensi maupun provisi yang perlu diakui dalam laporan keuangan hingga saat ini.

Kondisi ini menjadi poin penting bagi investor yang memantau dampak reputasi terhadap kinerja finansial emiten komoditas sawit. Meskipun entitas induk tengah menghadapi tekanan regulasi dari yurisdiksi Singapura, SIMP memastikan stabilitas operasional di dalam negeri tetap terjaga, sehingga tidak ada sentimen negatif signifikan yang mengancam arus kas perusahaan.