Bahlil Tahan Ekspor Listrik ke Singapura: Diplomasi Energi atau Tekanan Politik?

Pemerintah Indonesia resmi menahan rencana ekspor listrik ke Singapura di tengah ketegangan terkait isu kabut asap lintas negara. Langkah ini diambil setelah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pasokan listrik masih dibutuhkan untuk kebutuhan domestik, menyusul pemangkasan 31 BBTUD gas pipa yang dilakukan sebelumnya. Kebijakan ini juga mencakup permintaan agar ekspor sumber daya alam tidak lagi melewati negara transit. Rangkaian tindakan ini memicu pertanyaan mendasar: apakah langkah ini murni berbasis rasionalitas ekonomi domestik, atau merupakan strategi tawar-menawar politis untuk menekan Singapura?

Rasionalitas Ekonomi vs. Pesan Politik

Pengamat Energi Universitas Padjadjaran, Yayan Satyakti, menilai alasan kebutuhan domestik tidak cukup kuat untuk menjelaskan penahanan proyek ekspor tersebut. Ia menjelaskan bahwa defisit listrik di Batam hanya sekitar 40 megawatt (MW) atau 1,2 persen dari kapasitas proyek ekspor 3,4 gigawatt (GW) yang menggunakan pembangkit surya dan baterai baru. Yayan menekankan bahwa faktor utama sebenarnya adalah harga jual listrik yang belum menemui kesepakatan sejak 19 Oktober. "Keduanya, dengan bobot terbesar pada harga dan pesan politik," tulis Yayan. Dalam kalkulasinya, penundaan proyek dapat menghilangkan potensi nilai sekitar US$500 juta per tahun dari total potensi penerimaan kotor US$2,8 miliar per tahun.

Dampak Investasi dan Ketegangan Bilateral

Dari sisi makroekonomi, pengamat CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, memandang kebijakan ini sebagai pesan politik yang dibungkus argumen ketahanan energi. Langkah ini berpotensi meningkatkan ketidakpastian bagi investor, mengingat Singapura adalah sumber investasi asing terbesar bagi Indonesia dengan nilai US$14 miliar pada Januari-September 2026. "Investor membaca aturan, bukan pidato," ujar Yayan, mengingatkan bahwa perubahan kebijakan tanpa aturan tertulis dapat merugikan kepercayaan pasar. Kedua negara memiliki ketergantungan timbal balik yang signifikan; jika hubungan energi terputus total, Indonesia berpotensi menanggung kerugian hingga US$3,24 miliar per tahun dibandingkan kerugian Singapura yang sekitar US$730 juta, yang menandakan Indonesia sebenarnya memiliki daya tawar yang cukup kuat dalam negosiasi harga listrik.