Bappenas Luncurkan Statistik Pertanian Organik Indonesia untuk Percepat Target Produksi Pangan Berkelanjutan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bersama FAO dan Aliansi Organis Indonesia (AOI) resmi meluncurkan laporan Statistik Pertanian Organik Indonesia (SPOI) 2025 di Jakarta, Senin. Peluncuran ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pertanian organik berbasis data, dengan fokus pada tiga parameter utama: konsistensi data deret waktu, standardisasi metodologi dan cakupan komoditas, serta integrasi data ke dalam siklus perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah.

Laporan SPOI diposisikan sebagai landasan tunggal dalam pengembangan pertanian organik nasional, yang dianggap kunci untuk mewujudkan sistem pangan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Langkah ini sejalan dengan target pemerintah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yaitu meningkatkan proporsi komoditas pertanian organik dari 1,47 persen pada tahun 2025 menjadi 1,55 persen dari total produksi pada tahun 2029.

Pertumbuhan Signifikan Lahan dan Pelaku Pertanian Organik Nasional

Data dari laporan SPOI 2024 menunjukkan perkembangan pesat sektor ini. Sejak tahun 2020, luas lahan pertanian organik nasional telah melonjak sekitar 24 persen, mencapai 65.100 hektare pada tahun 2024. Secara geografis, separuh dari total lahan tersebut terkonsentrasi di Pulau Sumatra. Tidak hanya luasan, jumlah produsen organik juga mengalami peningkatan signifikan, naik tiga kali lipat menjadi 108.469 orang dalam periode yang sama.

Leonardo A A Teguh Sambodo, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Bappenas, menyatakan bahwa di tengah tiga krisis planet utama—perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi—pertanian organik menawarkan solusi komprehensif untuk menjamin produksi pangan berkelanjutan sekaligus melindungi kesehatan tanah, lingkungan, hewan, dan manusia.

Penguatan Koordinasi Kebijakan untuk Petani Keluarga

Sebagai bagian dari inisiatif ini, Bappenas, FAO, International Fund for Agricultural Development (IFAD), dan Komite Nasional Pertanian Keluarga (KNPK) juga meluncurkan Joint Coordination Committee (JCC) untuk Petani Keluarga. Forum koordinasi lintas sektor ini dibentuk dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan taraf hidup petani keluarga, sekaligus memulihkan ekosistem lahan.

Rajendra Aryal, Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste, menekankan pentingnya integrasi data petani kecil ke dalam strategi pengembangan. "Praktik pertanian organik yang tidak bersertifikat serta pertanian agroekologis tradisional yang dilakukan oleh petani skala kecil telah berkembang pesat di seluruh dunia. Data menunjukkan kemajuan yang jauh lebih besar ketika para petani ini disertakan dalam data kita; itulah sebabnya mereka harus diintegrasikan ke dalam strategi pengembangan ekosistem pertanian organik," ujar Aryal.