Tuntutan SPKS: RSPO Harus Buka Akses Pasar Fisik, Bukan Sekadar Tambah Sertifikasi

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk memperluas mekanisme pembelian produk fisik sawit petani melalui kemitraan koperasi dengan pabrik bersertifikat. Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menegaskan bahwa sertifikasi tidak boleh berhenti pada penambahan jumlah anggota tanpa memastikan adanya perubahan nyata bagi kesejahteraan petani swadaya. Desakan ini dilontarkan setelah SPKS menemukan adanya anomali di mana pendapatan petani justru menurun meskipun cakupan sertifikasi terus meluas, menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan standar lingkungan dan tanggung jawab pasar.

SPKS menilai bahwa RSPO dan perusahaan anggotanya harus mengambil tanggung jawab lebih besar dalam membangun permintaan pasar yang berkeadilan. Oleh karena itu, organisasi petani ini meminta RSPO untuk tidak hanya mendorong sertifikasi, tetapi juga memastikan kepastian pasar agar petani tidak menanggung risiko finansial secara sepihak. Hal ini menjadi poin krusial dalam menjaga keberlanjutan usaha tani skala kecil yang menjadi tulang punggung industri sawit nasional.

Struktur Kemitraan dan Keterbukaan Data Kredit

Agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara maksimal, SPKS merekomendasikan perluasan pembelian produk fisik melalui kemitraan koperasi dengan pabrik bersertifikat. Selain itu, RSPO diminta meningkatkan komitmen pembelian kredit melalui skema *shared responsibility* dan membuka data secara transparan mengenai penerbitan, penjualan, stok kredit yang belum terserap, serta harga dan pendapatan kelompok petani. Transparansi ini mencakup pengaturan yang jelas terhadap perantara perdagangan kredit, termasuk keterbukaan biaya dan margin, serta penyediaan kontrak transaksi yang mudah dipahami oleh kelompok petani.

Beberapa poin spesifik tuntutan SPKS terhadap RSPO meliputi:

• Perluasan pembelian produk fisik sawit melalui kemitraan koperasi dan pabrik bersertifikat.
• Peningkatan komitmen pembelian kredit berbasis skema tanggung jawab bersama.
• Keterbukaan data penerbitan, stok, harga, dan pendapatan kelompok petani.
• Keterbukaan biaya dan margin perantara perdagangan serta kemudahan pemahaman kontrak.

Data 2023-2024 Ungkap Anomali Pendapatan Petani

Pernyataan keras ini didasarkan pada hasil kajian SPKS tahun 2026 yang dirilis pada 2 November 2026. Data tersebut memperlihatkan tren paradoks selama periode 2023-2024, di mana jumlah kelompok petani penjual kredit RSPO meningkat 36 persen dari 85 menjadi 116 kelompok, namun volume kredit yang terjual hanya naik 9 persen dari 261.792 ton menjadi 284.188 ton. Lebih ironis lagi, total pendapatan kelompok petani justru turun 7 persen, dari 7 juta dolar AS menjadi 6,5 juta dolar AS. Rata-rata pendapatan per kelompok merosot sepertiga dari 82.400 dolar AS menjadi 56.000 dolar AS, sementara volume rata-rata per kelompok turun sekitar 20 persen dari 3.080 ton menjadi 2.450 ton.

Sabarudin menegaskan bahwa kondisi ini membuktikan adanya persoalan mendasar dalam sistem pasar sertifikasi RSPO. "RSPO tidak bisa terus membanggakan pertumbuhan luas kebun jika pendapatan petani menurun. Petani sudah mengeluarkan biaya dan tenaga untuk memenuhi standar, namun ketika kredit tidak terserap, petani menanggung risiko dari sistem yang seharusnya menguntungkan mereka. Ini membuktikan bahwa pertumbuhan sertifikasi belum diimbangi dengan tanggung jawab pasar," ujar Sabarudin menutup pernyataan resminya di Jakarta, Senin.