Protes Massal di New Delhi: Ratusan Ribu Orang Desak Ketua KPU India Mundur

Pengamanan ketat mengitari New Delhi, India, saat ratusan ribu warga bersiap menggelar demonstrasi massal yang menuntut pengunduran diri Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) India, Gyanesh Kumar. Aksi besar yang diprediksi melampaui perkiraan pihak berwenang ini dipicu oleh kontroversi terkait revisi daftar pemilih yang dinilai merugikan kelompok oposisi dan minoritas. Tokoh Partai Kongres, Rahul Gandhi, memimpin gelombang protes yang disebut sebagai salah satu krisis politik terberat bagi pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi sejak berkuasa pada 2014.

Langkah Strategis Oposisi dan Sekurang-kurangnya 130 Juta Nama Terhapus

Para pengunjuk rasa dijadwalkan melakukan long march sepanjang 1,5 kilometer dari Delhi Tengah menuju Ramlila Maidan sebagai pusat demonstrasi. Kepolisian Delhi telah mengerahkan puluhan personel bersenjata tongkat dan tameng antihuru-hara, serta menyiagakan kendaraan pengendali massa untuk mengantisipasi potensi kekacauan. Protes ini bukan tanpa alasan; laporan The Indian Express pada September lalu mengungkap bahwa revisi daftar pemilih telah menghapus lebih dari 130 juta nama.

Secara rinci, penghapusan tersebut mencakup sekitar 28 juta orang yang dilaporkan telah meninggal dunia, 63 juta orang yang pindah tempat tinggal, serta 30 juta orang yang tidak dapat dilacak secara administratif. Oposisi, yang terdiri dari partai politik, organisasi mahasiswa, hingga kelompok anak muda Cockroach Janta Party, menuduh prosedur internal dan sistem digital yang bermasalah berdampak tidak proporsional terhadap pemilih Muslim serta kelompok minoritas lainnya.

Sangkal Isu Politisasi dan Stabilitas Politik Nasional

Menyikapi tuduhan tersebut, Komisi Pemilihan Umum India membantah keberpihakan kepada partai mana pun dan menegaskan bahwa pemilih yang namanya terhapus secara keliru dapat mengajukan kembali pendaftaran. Di sisi lain, Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa menyebut langkah oposisi sebagai upaya merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi negara. Meskipun gelombang demonstrasi anak muda terus memanas hampir setiap hari sejak bulan lalu, analis menilai pemerintah Modi masih stabil secara struktural dengan pemilu berikutnya dijadwalkan pada tahun 2029, menjadikan situasi ini sebagai ujian kepercayaan publik terbesar bagi institusi negara.