Ombudsman RI Teguh Peran sebagai 'Alarm Negara' Cegah Maladministrasi Sejak Hulu

Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher menegaskan peran vital lembaganya sebagai sistem peringatan dini (early warning system) untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di seluruh tingkatan. Berbicara di Kota Jambi, Nuzran menjelaskan bahwa Ombudsman hadir di hulu untuk mengingatkan instansi pemerintah agar tetap beroperasi dengan prinsip mudah, cepat, dan murah, serta menjauh dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)."

Nuzran menjelaskan bahwa keberdamaian praktik menyimpang dalam administrasi (maladministrasi) yang dibiarkan berlarut memiliki potensi besar memicu pelanggaran hukum yang lebih berat. "Ombudsman hadir di hulu mengingatkan, merupakan alarm negara," ujarnya. Peringatan ini ditujukan mulai dari level kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga kepala daerah provinsi, kabupaten, kota, sampai unit kerja terkecil agar tidak terseret dalam pusaran KKN.

Amanah Mengawal Pelayanan Publik dan Integritas ASN

Dalam kapasitasnya mengawal pelaksanaan pelayanan publik, Ombudsman RI memiliki tanggung jawab tegas untuk memastikan hak masyarakat atas pelayanan yang berkeadilan terpenuhi secara optimal. Esensi kehadiran pemerintah dinilai langsung oleh masyarakat berdasarkan mutu layanan tersebut. Di sisi lain, Gubernur Jambi, Al Haris, menekankan pentingnya pengawasan independen untuk menjaga integritas Aparatur Sipil Negara (ASN). Al Haris menginginkan ASN tetap bekerja secara optimal tanpa bergantung pada pengawasan langsung dari pimpinan, sejalan dengan tingginya tuntutan akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik saat ini.

Komitmen Kolaborasi dan Transparansi Anggaran

Al Haris menggambarkan peran Ombudsman secara metaforis: "Tugasnya apa, kalau kita lengah beliau ingatkan, kalau kita bengkok dia luruskan, kalau kita lupa dia sampaikan." Ia menambahkan bahwa di era di mana publik dan netizen sangat sensitif, lebih baik instansi "dijajar" oleh Ombudsman daripada dihajar langsung oleh tekanan massa. Untuk mendukung hal ini, Pemprov Jambi berkomitmen memperkuat kolaborasi operasional, termasuk pengalokasian anggaran untuk penyediaan sarana kantor Ombudsman Perwakilan Jambi yang lebih representatif pada tahun mendatang.