Luhut: Bansos Digital Nasional Targetkan 100 Juta Penerima di 10 November 2026

Pemerintah Indonesia mengambil langkah transformasi signifikan dalam sistem perlindungan sosial dengan merencanakan peluncuran nasional bansos digital atau Perlinsos Digital pada 10 November 2026. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (Dekonas), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa rencana peralihan skema ini ke sistem GovTech atau Government Technology tersebut telah secara resmi diusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto. "Kalau tidak ada perubahan sekitar tanggal 10, sebenarnya kami usulkan pada Presiden tanggal 10 akan di-roll out secara nasional," ujar Luhut saat memberikan keterangan di kantornya di Jakarta. Langkah ini menandai pergeseran dari mekanisme konvensional menuju digitalisasi penuh yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi penyaluran bantuan negara.

Akselerasi Regenerasi Penerima dan Target 100 Juta Warga

Kesiapan infrastruktur digital menjadi kunci utama akselerasi program ini. Luhut menjelaskan bahwa proses registrasi massal berjalan dengan sangat cepat, di mana saat ini sudah tercatat 60 juta warga yang mendaftar dan memenuhi kualifikasi sebagai penerima bantuan melalui platform GovTech. Angka tersebut ditargetkan akan melonjak menjadi lebih dari 100 juta orang terdaftar tepat pada saat pelaksanaan nasional di bulan November. Bahkan, Luhut menegaskan bahwa hingga akhir tahun berjalan, pemerintah berharap seluruh penduduk Indonesia yang layak menerima bantuan sosial telah terdaftar dalam sistem. "Dan kita harap akhir tahun ini itu sudah seluruh penduduk Indonesia yang qualified, yang saya kira qualified untuk menerima bansos itu sudah akan terdaftar. Jadi membawa keadilan," tegasnya. Data ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperluas jangkauan benefit langsung kepada masyarakat tanpa perantara manual yang rawan kesalahan.

Integrasi dengan Rencana Besar Bansos 2027

Peluncuran di 2026 ini merupakan bagian dari roadmap jangka panjang pemerintah yang sebelumnya menargetkan perubahan total bansos menjadi bantuan tunai digital pada tahun 2027. Sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi Kementerian Dalam Negeri, target spesifik untuk skema Perlinsos Digital 2027 adalah memuat 48 juta keluarga dalam satu atap sistem terintegrasi. Pola registrasi mandiri melalui Portal Perlinsos Kementerian Sosial menjadi mekanisme utama, di mana warga hanya perlu menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP elektronik, nomor meter listrik, dan melakukan pemindaian wajah menggunakan teknologi face recognition. Verifikasi biometrik ini bertujuan memastikan akurasi data penerima dan meminimalisir potensi duplikasi atau penyalahgunaan dana negara.

Dengan implementasi yang dimulai pada 10 November 2026, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem bantuan sosial yang lebih cepat, akurat, dan inklusif. Penggunaan teknologi GovTech tidak hanya memperbarui cara pemerintah menyalurkan dana, tetapi juga memperkuat prinsip keadilan sosial dengan memastikan bantuan tepat sasaran secara real-time. Perubahan dari sistem lama yang sering kali melibatkan rantai birokrasi panjang menjadi solusi digital terpusat merupakan respons nyata terhadap kebutuhan modernisasi layanan publik. Suksesnya integrasi data 100 juta penerima dalam waktu singkat akan menjadi tolok ukur keberhasilan digitalisasi administrasi negara, sekaligus meletakkan fondasi kuat bagi distribusi bantuan tunai digital secara penuh pada tahun berikutnya.