Gubernur NTB Buka Pintu Sekolah Rakyat bagi Anak PMI dan Miskin Ekstrem, Fokus pada Intervensi Sosial Mendalam

Lalu Muhamad Iqbal, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), resmi membidik dua kelompok rentan, yaitu anak-anak dari keluarga di Desil 1-2 yang berstatus miskin ekstrem serta anak Pekerja Migran Indonesia (PMI), untuk menjadi penerima manfaat utama program Sekolah Rakyat. Dalam keterangannya di Lombok Utara, Senin, Iqbal menegaskan bahwa program ini memiliki filosofi berbeda dengan sekolah reguler karena tidak sekadar berfokus pada perbaikan kurikulum atau fasilitas kelas, melainkan melakukan intervensi langsung terhadap struktur kehidupan sosial para siswanya.

Iqbal menjelaskan bahwa kemiskinan struktural tidak dapat diatasi hanya dengan menyediakan gedung sekolah yang layak. Oleh karena itu, Sekolah Rakyat hadir sebagai solusi komprehensif yang mengintervensi aspek gizi, pola hidup, dan kesejahteraan sosial agar dampaknya terukur secara nyata dalam memutus rantai kemiskinan dan angka putus sekolah. Pendekatan ini dianggap lebih efektif bagi kelompok masyarakat yang secara ekonomi sulit terjangkau oleh bantuan pendidikan konvensional.

Usulan Khusus Anak PMI dan Realisasi di Lombok Timur

Sebagai langkah strategis, Iqbal mengusulkan konsep Sekolah Rakyat yang dikhususkan bagi anak-anak pekerja migran kepada Menteri Sosial, sebuah usulan yang telah disetujui secara prinsip. Keputusan ini didasari oleh fakta bahwa Lombok Timur merupakan kantong terbesar pekerja migran di NTB selain Lombok Tengah. Lokasi program ini direalisasikan memanfaatkan lahan bekas Akper di Sakra, Lombok Timur, sebagai basis operasional awal.

• Target Utama: Anak dari keluarga miskin ekstrem (Desil 1-2) dan anak PMI.
• Intervensi Sosial: Perbaikan asupaan gizi, pola kehidupan, dan perlindungan sosial.
• Fasilitas Khusus: Penguatan peran guru Bimbingan Konseling (BK) dan fasilitasi komunikasi dengan orang tua di luar negeri.
• Lokasi Strategis: Lahan bekas Akper di Sakra, Lombok Timur.

Penguatan Psikososial dan Jembatan Komunikasi Keluarga

Kepala daerah NTB ini mengakui bahwa banyak anak pekerja migran mengalami kerentanan psikologis karena ditinggalkan orang tua dan seringkali dititipkan kepada kakek atau nenek mereka. Kondisi ini menimbulkan persoalan sosial yang kompleks di masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, konsep Sekolah Rakyat khusus anak PMI akan memaksimalkan peran guru Bimbingan Konseling dan memfasilitasi jalur komunikasi langsung dengan orang tua yang berada di luar negeri. Dengan langkah ini, pemerintah NTB berharap dapat menjaga stabilitas emosional anak sekaligus memperkuat ikatan keluarga meskipun terpisah jarak.

Kehadiran Sekolah Rakyat di wilayah NTB ini menandai pergeseran paradigma penanganan kemiskinan dari sekadar pendanaan menuju pengubahan struktur kehidupan sehari-hari. Melalui pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) I di Lombok Utara, sinyal positif diberikan bahwa negara hadir tidak hanya sebagai penyedia layanan pendidikan, tetapi juga sebagai pelindung langsung bagi kelompok termarjinalkan dalam masyarakat Indonesia.