BPBD Kaltim Tahan Status Siaga Karhutla meski Hujan Berkisar 50-150 mm

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas III APT Pranoto Samarinda memprakirakan sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan didominasi curah hujan kategori menengah pada dasarian pertama periode 1–10 November 2026. Menurut Riza Arian Noor, Kepala Stasiun tersebut, hujan berkisar antara 50 hingga 150 milimeter (mm) diprediksi terjadi dengan peluang di atas 70 persen di kawasan tersebut.

Meskipun demikian, cuaca dengan intensitas rendah masih menjadi ancaman di beberapa titik strategis. Riza menjelaskan bahwa curah hujan rendah (0–50 mm) tetap berpeluang terjadi dengan probabilitas 50 hingga 60 persen di wilayah Kabupaten Paser bagian selatan, Kutai Kartanegara bagian timur, sebagian Kutai Timur, dan Berau bagian barat. Kondisi ini menyebabkan durasi hari tanpa hujan (HTH) di beberapa lokasi tetap panjang, seperti di Kecamatan Kenohan yang tercatat 45 hari tanpa hujan.

Respons Penanggulangan dan Data Dampak Bencana

Buyung Dodi Gunawan, Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, menegaskan bahwa status Siaga Tanggap Darurat Bencana Karhutla dan Kekeringan tetap dipertahankan hingga 30 November 2026. Keputusan ini diambil karena potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dinilai masih mengintai, terutama di kawasan selatan dan timur yang durasi HTH-nya panjang, sehingga status siaga belum dapat dicabut sepenuhnya.

Berdasarkan data akumulasi BPBD Kaltim sepanjang Januari hingga Oktober 2026, telah tercatat 2.540 kejadian karhutla dengan total luas lahan terbakar mencapai 10.691,66 hektare. Rincian kerusakannya sebagai berikut:

• Kawasan lahan warga: 8.395,44 ha.
• Kawasan hutan: 2.165,98 ha.
• Perkebunan warga: 130,24 ha.

Kabupaten Kutai Kartanegara mencatat luasan kebakaran terbesar (3.119,16 ha dari 473 kejadian), sementara Kabupaten Paser menjadi daerah dengan frekuensi kejadian tertinggi, yaitu 659 kali kebakaran dengan luas 1.916,36 ha.

Alokasi Dana Pusat untuk Penguatan Logistik

Untuk memaksimalkan upaya penanggulangan bencana ke depan, Pemerintah Provinsi Kaltim mendapat suntikan dana dari pusat sebesar Rp20 miliar. Alokasi sebesar Rp10 miliar di antaranya diserahkan langsung kepada BPBD Kaltim untuk pemenuhan peralatan serta logistik di lima wilayah prioritas. Langkah ini diharapkan mampu mengantisipasi potensi bencana kekeringan dan kebakaran yang masih mengancam di akhir tahun 2026.