DPR Dorong Sinergi Lintas Sektor melalui The ADK Movement untuk Perkuat Perlindungan Anak dari Perundungan

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan urgensi kolaborasi lintas sektor dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk menekan angka perundungan serta kekerasan terhadap anak. Pernyataan ini disampaikannya usai melakukan audiensi dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) di Jakarta, Senin. Doli menekankan bahwa respons terhadap isu perlindungan anak tidak bisa lagi bersifat parsial, melainkan harus melibatkan sinergi dari pemerintah hingga masyarakat di semua tingkatan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.

Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, Doli menjelaskan bahwa pihaknya telah menginisiasi The ADK Movement (Gerakan Anti-Bullying dan Kekerasan). Gerakan ini dirancang untuk menggugah kesadaran kolektif dalam memperkuat mekanisme perlindungan anak, khususnya di lingkungan pendidikan. Doli menambahkan, inisiatif ini bukan hanya berfokus pada kampanye, tetapi juga didukung oleh koordinasi struktural yang ketat di internal lembaga legislatif untuk memastikan penanganan isu bullying menjadi prioritas kebijakan negara.

Koordinasi Intensif Melibatkan Enam Komisi dan Tujuh Kementerian

Untuk memastikan efektivitas program, Doli mengungkapkan bahwa koordinasi sedang dilakukan secara masif dengan enam komisi di DPR RI dan berbagai kementerian terkait. Koordinasi ini bertujuan untuk menyatukan langkah legislasi, pendanaan, dan implementasi program di lapangan. Dari sisi DPR, komisi yang terlibat meliputi Komisi 1, 2, 3, 8, 9, dan 10. Sementara itu, di level eksekutif, koordinasi menjangkau tujuh kementerian kunci, termasuk Kementerian PPPA, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Dukbangga, Kementerian Komdigi, serta Kementerian Agama. Pendekatan ini dinilai strategis karena menjangkau spektrum perlindungan anak yang holistik, mulai dari aspek hukum, edukasi, digital, hingga keagamaan.

Menurut Doli, inventarisasi keterlibatan banyak kementerian menunjukkan kompleksitas masalah perundungan anak yang tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja. "Kami sudah menginventarisir di DPR mungkin ada sekitar enam komisi yang bisa terkait dengan ini... Di level kementerian, ada Menteri PPPA, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Menteri Dukbangga, Menteri Komdigi, juga Menteri Agama," ujar Doli. Struktur koordinasi ini diharapkan dapat mempercepat proses regulasi dan pembentukan protokol penanganan bullying yang lebih komprehensif di berbagai jenjang pendidikan.

Apresiasi KemenPPPA dan Dukungan Pemimpin Muda Negara

Menteri PPPA Arifah Fauzi menyambut positif inisiatif DPR tersebut dan mengapresiasi kehadiran perwakilan legislatif yang menunjukkan kepedulian tinggi terhadap isu kekerasan anak. Arifah menilai keterlibatan langsung para legislator adalah sinyal kuat bahwa negara mengambil peran aktif dalam mengatasi maraknya kasus perundungan di lingkungan sekolah. "Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Doli dan Bu Atalia (Praratya). Kehadiran beliau berdua di kementerian kami ini menunjukkan adanya perhatian, kepedulian, dan komitmen bersama bagaimana menjaga anak-anak kita," kata Arifah.

Kehadiran Atalia Praratja, yang juga dikenal sebagai Ketua Yayasan Atalia Praratya Peduli Anak (APPA) dan tokoh publik, memberikan dimensi tambahan pada gerakan ini, yaitu penggabungan kekuatan advokasi kebijakan dengan kerja sosial kemasyarakatan. Kolaborasi antara Doli Kurnia Tandjung dari jalur legislatif dan Atalia Praratya dari jalur masyarakat sipil diharapkan dapat menciptakan efek jera yang kuat bagi pelaku perundungan serta memperluas jangkauan edukasi pencegahan. Dengan terjalinnya sinergi yang rapat antara DPR, kementerian, dan elemen masyarakat, The ADK Movement berpotensi menjadi cetak biru baru dalam strategi nasional perlindungan anak Indonesia.