Bahlil Kaji Moratorium Smelter Setengah Jadi: Dorong Hilirisasi Penuh, Cegah Oversupply Nikel Global

Bahlil Lahadalia, yang mengemban tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengumumkan tengah mengkaji wacana moratorium atau pembatasan izin pembangunan fasilitas pemurnian dan pemrosesan (smelter) baru yang hanya menghasilkan produk setengah jadi. Langkah strategis ini bertujuan mendesak industri dalam negeri untuk melampaui tahap olahan 50%-60% dan bertransformasi menghasilkan produk akhir bernilai tinggi. Kebijakan ini merupakan respons terhadap dominasi produk setengah jadi dalam proyek hilirisasi, khususnya sektor nikel, yang dinilai belum memberikan manfaat ekonomi secara utuh bagi Indonesia.

Menurut Bahlil, sektor hilirisasi saat ini masih terjebak pada produk intermediate. "Tetapi jujur saya katakan kepada teman-teman pengusaha, industri hilirisasi kita sekarang masih mayoritas produknya itu baru di tengah. Baru di 60%, 50% dan ini meledak sekarang," ujarnya dalam acara Minerba Convention & Exhibition (Convex) 2026 di Jiexpo, Jakarta, Senin (2/11/2026). Ia telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara untuk menghitung kelayakan kelanjutan izin smelter tersebut guna memastikan bahan baku tidak lagi diekspor dalam bentuk mentah atau setengah jadi.

Responsi Pasar Global dan Lompatan Nilai Ekspor

Keputusan mengkaji moratorium juga didorong oleh kekhawatiran terjadinya kelebihan pasokan (oversupply) komoditas di pasar global yang menekan harga. Bahlil mencatat bahwa total kebutuhan nikel dunia hanya mencapai 3,5 juta ton per tahun, namun terjadi oversupply hingga hampir 800.000 ton akibat produksi yang terlalu masif. "Kenapa terjadi harga yang menurun? Karena produksi kita jor-joran. Total kebutuhan kita hanya 3,5 juta per tahun di dunia. Sekarang terjadi oversupply hampir 800.000 ton. Bagaimana mungkin bisa harganya bagus?" tegasnya.

Pihaknya juga menyoroti keberhasilan hilirisasi dalam meningkatkan nilai ekonomi nasional. Nilai ekspor nikel Indonesia melonjak dari hanya US$ 3,3 miliar pada periode 2017-2019 menjadi US$ 33-34 miliar pada periode 2023-2024. Lonjakan ini terjadi setelah pemerintah menghentikan ekspor nikel mentah dan membangun industri hilirisasi di dalam negeri, sehingga Indonesia benar-benar mendapatkan manfaat ekonomi secara utuh.

Proyeksi Kapasitas Produksi 2027 dan Dominasi Pasar Global

Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) mencatat total produksi nikel olahan di dalam negeri mencapai 2,5 juta ton pada 2025, menjadikan Indonesia pemasok utama yang menguasai hingga 60% kebutuhan nikel dunia. Ketua Umum FINI, Arif Perdana Kusumah, merinci bahwa kapasitas produksi fasilitas pemurnian nasional pada 2025 telah mencapai 2,7 juta ton Ni, yang terdiri dari:

• 2,05 juta ton produk NPI, FeNi, dan Matte;
• 450 ribu ton nikel dalam bentuk MHP dan Nikel Sulfat.

Arif memproyeksikan produksi nikel olahan pada 2026 akan turun 3,5%-4% dibanding 2025. Namun, volume akan kembali meningkat pada 2027 seiring penyelesaian konstruksi proyek hidrometalurgi berbasis HPAL. Pada tahun tersebut, kapasitas produksi MHP nasional diprediksi melampaui 900 ribu ton, yang difokuskan untuk pengolahan nikel bahan baku baterai kendaraan listrik, mengukuhkan posisi Indonesia sebagai produsen nikel terbesar di dunia.