Stok Beras Nasional Tembus 25 Juta Ton, Mentan Tegaskan Kemandirian Pangan Hadapi Krisis Global

Di tengah eskalasi ketegangan geopolitik global yang mengancam stabilitas rantai pasok pangan, Indonesia mencatatkan posisi strategis dengan ketersediaan beras nasional yang diperkirakan mencapai 25 juta ton. Angka ini jauh melampaui kebutuhan bulanan dalam negeri yang berkisar 2,5 juta ton, sebuah buffer yang dianggap sebagai benteng utama ketahanan pangan nasional. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kekuatan ini bukan sekadar kebetulan, melainkan hasil dari sinergi antara produktivitas petani dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada kemandirian dari impor.

• Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog mencapai 4,5 juta ton per 26 Oktober 2026.
• Potensi panen (standing crop) dan stok sektor horeka masing-masing menyumbang sekitar 10 juta ton.
• Kebutuhan beras nasional berkisar 2,5 juta ton per bulan, menjadikan rasio stok sangat tinggi.

Respons Global dan Strategi Antisipasi

Keputusan Indonesia untuk menjaga stok tebal datang di saat banyak negara beralih ke mode siaga darurat. Sedikitnya 33 negara telah mengeluarkan imbauan agar warganya menimbun kebutuhan dasar, mulai dari makanan tahan lama hingga obat-obatan. Inggris dan Jepang, misalnya, merekomendasikan cadangan rumah tangga minimal 72 jam atau tiga hari untuk mengantisipasi gangguan logistik. Di sisi lain, Amran menilai Indonesia memiliki modal untuk menghadapi risiko multi-dimensi, termasuk potensi serangan siber terhadap infrastruktur dan bencana alam, berkat fondasi produksi dalam negeri yang solid.

Prioritas Kedaulatan Pangan dan Langkah Lahan

Kementan menggarisbawahi bahwa swasembada beras lebih dari sekadar angka statistik; hal ini menyentuh aspek kedaulatan bangsa. Ketergantungan pada pasokan luar negeri dinilai berisiko tinggi mengingat potensi penahanan ekspor oleh negara lain dalam situasi konflik. Untuk menjaga keberlanjutan, pemerintah terus mengoptimalkan lahan, memperbaiki jaringan irigasi, dan menyediakan benih unggul. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memitigasi dampak perubahan iklim dan kekeringan, sekaligus memastikan petani tetap menjadi garda terdepan yang terlindungi dalam ekosistem ketahanan pangan nasional.