Kementan Perluas Brigade Pangan ke 28 Provinsi, Dorong 4.474 Usaha Tani Muda

Kementerian Pertanian (Kementan) resmi memperluas jangkauan Brigade Pangan ke 28 provinsi dengan total 4.474 brigade per 29 Oktober 2026, naik signifikan dari 1.771 brigade di awal 2025. Inisiatif ini dirancang untuk mengatasi tantangan regenerasi petani dan fragmentasi lahan dengan menjadikan pemuda sebagai inti pengelola lahan secara kolektif, bukan sekadar penerima bantuan pemerintah.

Transformasi Lahan dan Dampak Ekonomi di Lapangan

Setiap brigade dikelola oleh sekitar 15 petani muda yang mengoptimalkan lahan seluas 200 hektare. Untuk memaksimalkan hasil, kelompok ini terintegrasi dengan mekanisasi menggunakan alat mesin pertanian (alsintan) serta manajemen usaha yang mencakup perhitungan biaya produksi hingga pemasaran panen. Dampak positif terlihat di lapangan, seperti di Desa Simpang Datuk, Jambi, di mana Brigade Simpang Datuk III berhasil menaikkan produktivitas lahan dari 3,2-4 ton per hektare menjadi 5-6 ton per hektare.

• Lonjakan Jumlah Brigade: Data Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian mencatat pertumbuhan dari 1.771 brigade di 12 provinsi (awal 2025) menjadi 4.474 brigade di 28 provinsi (per 29 Oktober 2026).
• Pendapatan Petani: Di Jambi, setiap anggota brigade yang terlibat budidaya memperoleh rata-rata pendapatan sekitar Rp20 juta per bulan dari peningkatan produktivitas lahan seluas 205,09 hektare.
• Fokus Wilayah: Sumatra Selatan menjadi wilayah dengan brigade terbanyak (733), disusul Sulawesi Selatan (411), Kalimantan Selatan (402), dan Sumatra Utara (392).

Kemandirian Ekosistem Pangan Nasional

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Idha Widi Arsanti, menegaskan bahwa keberhasilan swasembada pangan adalah hasil kerja kolektif petani, penyuluh, dan pemerintah. Strategi utama pemerintah adalah mendorong indeks pertanaman hingga IP 300, yang berarti tiga kali tanam dalam setahun pada lahan optimal. Untuk memastikan keberlanjutan, brigade didorong membangun kemitraan dengan pemilik lahan, lembaga pembiayaan, dan pasar, sehingga mereka mampu mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan pemerintah di setiap siklus produksi.