Demonstrasi Buruh Tutup 30 Pabrik Garmen, Bangladesh Bentuk Dewan Pengupahan

Pemerintah Bangladesh mengambil langkah tegas dengan mengumumkan pembentukan dewan pengupahan pada Minggu (1/11/2026) untuk merevisi struktur gaji industri garmen. Kebijakan ini diluncurkan sebagai respons langsung terhadap eskalasi gelombang demonstrasi buruh yang mengakibatkan sekitar 30 pabrik menghentikan operasional di kawasan Ashulia dan memicu bentrokan dengan aparat keamanan di berbagai titik di pinggiran Dhaka.

Tuntutan Peningkatan Gaji dan Dampak Lapangan Kerja

Para pekerja menuntut upah minimum bulanan dinaikkan menjadi 30.000 taka (sekitar US$245), sebuah angka yang lebih dari dua kali lipat dari besaran saat ini yaitu 12.500 taka. Klaim utama dari para demonstran menyatakan bahwa lonjakan harga kebutuhan pokok, biaya tempat tinggal, transportasi, dan layanan kesehatan telah menggerus daya beli mereka secara signifikan. Tekanan ini dirasakan di sektor yang mempekerjakan sekitar 4 juta orang, memberikan kontribusi lebih dari 80% terhadap pendapatan ekspor, serta menjadi pemasok utama bagi merek fesyen global.

• Skala Demo: Ratusan pekerja memblokir persimpangan utama di ibu kota, sementara aksi di kawasan industri lain mengganggu lalu lintas dan aktivitas pabrik.
• Bentrokan: Konflik fisik terjadi di Ashulia, melukai sejumlah orang termasuk petugas; polisi merespons dengan gas air mata dan granat kejut.
• Dampak Ekspor: Penutupan pabrik berkepanjangan berisiko menunda pembayaran dari pembeli internasional karena gangguan proses produksi.

Kebijakan Pemerintah dan Tekanan Industri

Menteri Tenaga Kerja Ariful Haque Chowdhury menegaskan bahwa dewan pengupahan akan dibentuk setelah berdiskusi dengan perwakilan serikat pekerja dan pelaku industri untuk meredakan ketegangan. Ia meminta buruh kembali bekerja, berargumen bahwa peninjauan struktur pengupahan telah menjawab tuntutan utama. Namun, pelaku industri mencatat bahwa sektor ini—yang merupakan industri pakaian jadi terbesar kedua di dunia setelah China dan menyumbang sekitar 10% terhadap PDB—sedang menghadapi tekanan multi dimensi berupa kenaikan biaya produksi, gangguan pasokan gas dan listrik secara berkala, serta ketidakpastian pasar energi akibat ketegangan di Timur Tengah.