Airlangga Dorong Subsidi Silang Jabodetabek dan Hunian Vertikal untuk Merampingkan Komutering

Perbedaan kapasitas fiskal yang tajam antara DKI Jakarta dan wilayah penyangga menjadi fokus utama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam upaya membentuk kota global. Airlangga menilai bahwa integrasi kebijakan antardaerah, khususnya melalui skema subsidi silang, menjadi kunci agar pertumbuhan Jakarta tidak terhambat oleh keterbatasan sumber daya daerah di sekitarnya. Hal ini disampaikannya pada acara Kearney 100 Years of Impact di Jakarta, Rabu (28/10/2026), dengan menegaskan bahwa kawasan Jabodetabek harus dikelola secara kolektif karena ketergantungan ekonomi yang kuat.

Jurang Fiskal dan Dampak Komutering

Airlangga menyoroti bahwa dari empat wilayah utama, kondisi fiskal Bogor dinilai paling lemah dibandingkan Tangerang dan Bekasi yang relatif lebih baik. Menurutnya, total populasi Jabodetabek mencapai sekitar 42 juta jiwa, jauh melampaui jumlah penduduk Jakarta yang sekitar 11 juta jiwa. Kesenjangan ini memunculkan masalah transportasi, di mana banyak aparatur sipil negara (ASN) yang tinggal di Bekasi dan Bogor harus menempuh perjalanan panjang, berangkat pukul 05.00 dan kembali pukul 21.00, sehingga waktu berkualitas bersama keluarga menjadi sangat terbatas.

• Airlangga mengusulkan pembangunan sistem hub and spoke serta hunian vertikal di Jakarta untuk mendeteksi pusat aktivitas kerja.
• Seluruh proyek transportasi massal di Jakarta berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk rencana MRT rute timur-barat hingga BSD dan LRT dari Kelapa Gading ke Manggarai.

Respons Ekonomi: Sentimen Risk-Off dan Proyeksi Rupiah

Dalam kesempatan terpisah yang sama, Airlangga merespons proyeksi pelemahan nilai tukar rupiah yang diprediksi bisa menembus level Rp19 ribu per dolar AS pada akhir tahun. Ia menyatakan optimisme bahwa rupiah tidak akan menyentuh angka tersebut berdasarkan kondisi makroekonomi Indonesia, meski nilai tukar ditutup melemah ke Rp18.184 per dolar AS atau turun 28 poin pada perdagangan 28/10. Tekanan ini diakui oleh Bank Indonesia (BI) dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan internal.

• Sentimen risk-off global dan penguatan dolar AS menjelang keputusan Federal Open Market Committee (FOMC) menekan rupiah.
• Konflik Timur Tengah menjaga harga minyak di atas US$115 per barel, meningkatkan risiko fiskal dan menaikkan ekspektasi kenaikan suku bunga AS.
• Dalam negeri, kekhawatiran penurunan klasifikasi pasar saham oleh MSCI serta kebutuhan valuta asing domestik menjelang akhir bulan turut menekan nilai tukar.