Pemerintah Salurkan Bantuan Presiden Rp240 Miliar untuk Penanganan Karhutla di Kalimantan Barat

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa pemerintah telah menyalurkan bantuan presiden (Banpres) sebesar Rp240 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat. Keterangan ini disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan karhutla yang digelar secara luring dan daring di Ketapang pada Jumat (23/10).

Rapat tersebut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Rosa, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen Budi Irawan, Direktur Modifikasi Cuaca Edison Kurnia, Kapolda Kalimantan Barat Irjen Alberd Teddy Benhard Sianipar, Dandim 1203 Letkol Inf Zulkarnaen Galib, serta Kapolres Ketapang AKBP Putra Pratama.

Menurut Raja Juli, penyaluran dana dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama, pemerintah mentransfer Rp200 miliar kepada pemerintah provinsi dan 10 kabupaten/kota. Pengajuan tahap kedua kemudian dilakukan bagi empat kabupaten yang belum menerima alokasi pada tahap awal, dengan mempertimbangkan eskalasi karhutla yang berbeda di tiap wilayah. Presiden menyetujui tambahan dana untuk Kabupaten Mempawah, Landak, Sekadau, dan Sanggau, yang menurut keterangan Menteri Kehutanan sudah masuk ke rekening masing-masing daerah sekitar dua hari sebelum rapat berlangsung.

Dana Banpres tersebut akan dikelola langsung oleh pemerintah daerah. Raja Juli meminta para kepala daerah memanfaatkan anggaran itu secara maksimal sesuai peruntukannya berdasarkan surat edaran yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Alokasi Rp240 miliar ini terpisah dari upaya penanganan karhutla yang dijalankan pemerintah pusat, seperti operasi modifikasi cuaca hingga water bombing yang dikoordinasikan oleh BNPB, BMKG, Kementerian Kehutanan, dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

Kalimantan Barat merupakan satu dari enam provinsi prioritas penanganan karhutla nasional. Lima provinsi lain yang masuk daftar prioritas adalah Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, dan Riau.