Satgas PKH Tutup Tambang Emas 275 Ha Milik PT Kristalin Ekalestari di Papua Tengah

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menutup operasional tambang emas milik PT Kristalin Ekalestari seluas 275,36 hektare di Distrik Makimi, Nabire, Papua Tengah. Penertiban yang bertujuan memastikan penguasaan lahan oleh negara tersebut dipimpin langsung Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Pengarah Satgas PKH pada Kamis (22/10/2026).

Menurut keterangan akun Instagram Kementerian Pertahanan @kemhanri yang dikutip CNBC Indonesia pada Jumat (23/10/2026), penutupan kawasan ini turut dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Jenderal TNI Richard Tampubolon, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan Gubernur Papua Tengah. Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa penertiban tambang ilegal akan terus dilanjutkan meskipun menghadapi perlawanan.

Langkah penertiban di lapangan merupakan kelanjutan dari pencabutan izin usaha pertambangan PT Kristalin Ekalestari yang telah dilakukan pemerintah pada 12 Oktober 2026. Seluruh proses ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025.

Setelah kawasan ditertibkan, pemerintah merencanakan penyerahan lahan tambang emas seluas 275,36 hektare tersebut kepada BUMN PT Antam. Nantinya, PT Antam akan bertindak sebagai operator sekaligus investor untuk mengelola kawasan itu.

Berdasarkan data dari situs resmi perusahaan, PT Kristalin Ekalestari berdiri pada tahun 1989 dengan kantor pusat di Jakarta. Perusahaan yang dipimpin Direktur Utama Andito Prasetyowan ini berfokus pada ekstraksi emas aluvial terpadu serta pemurnian logam mulia dan perak menggunakan teknologi aluvial modern di daerah aliran Sungai Musairo, Papua.

Mengutip data minerbaone.esdm, perusahaan tersebut memegang izin bernomor 108/IUP-OPEMAS/DPMPTSP/2020 yang berlaku sejak 9 September 2020 hingga 9 September 2030. Selain kawasan yang baru saja ditertibkan, PT Kristalin Ekalestari tercatat memiliki konsesi tambang seluas 198 hektare di Distrik Topo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah.