Gelombang Protes Melanda 8 Negara Eropa, dari Tuntutan Pendidikan hingga Kerusuhan

Delapan negara di Eropa menghadapi gelombang demonstrasi dan kerusuhan yang dipicu oleh berbagai persoalan domestik, mulai dari anggaran pendidikan, biaya hidup, krisis perumahan, hingga dugaan korupsi. Menurut laporan CNBC Indonesia pada Jumat (23/10/2026), aksi protes terbaru mencuat di Jerman dan Austria, menyusul gejolak serupa yang telah lebih dulu terjadi di Prancis, Albania, Italia, Belgia, Portugal, serta Serbia.

Di Jerman, organisasi mahasiswa bersama partai oposisi Die Linke bersiap menggelar demonstrasi pada 31 Oktober di sejumlah kota. Tuntutan utama mereka mencakup peningkatan pendanaan pendidikan, perbaikan fasilitas sekolah, penambahan guru, dan pengurangan ukuran kelas. Gerakan pemuda juga menyuarakan isu perlindungan iklim, kenaikan biaya hidup, serta penolakan wajib militer. Juru bicara Konferensi Mahasiswa Federal, Isabelle Seltenreich, menyatakan bahwa tuntutan tersebut sejalan dengan aspirasi pelajar di Prancis dan Italia. Sejumlah pejabat daerah, termasuk Menteri Dalam Negeri Baden-Württemberg Manuel Hagel dan pejabat Bavaria Joachim Herrmann, memperingatkan potensi perluasan kekerasan dan menyiapkan langkah pengamanan kepolisian.

Sementara itu, sekitar 50.000 orang turun ke jalan di Wina, Austria, untuk memprotes alokasi anggaran pendidikan tinggi yang dinilai tidak memadai. Aksi yang diinisiasi Serikat Mahasiswa Nasional Austria (ÖH) ini menyoroti rencana pemerintah federal mengalokasikan €16 miliar (Rp322,7 triliun) untuk universitas periode 2028-2030, padahal Konferensi Universitas memperkirakan kebutuhan minimal mencapai €18 miliar (Rp363,1 triliun) hanya untuk mengimbangi inflasi. Ketua ÖH Viktoria Kudrna memperingatkan bahwa pemotongan anggaran berisiko mengurangi pilihan program akademik dan melemahkan layanan pendukung mahasiswa. Dampaknya sudah terasa, salah satunya berupa pengurangan jam operasional perpustakaan di Universitas Teknologi Wina.

Situasi berubah menjadi bentrokan fisik di beberapa negara lain. Di Albania, demonstrasi yang dipimpin mahasiswa berlangsung selama enam hari berturut-turut menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Edi Rama akibat dugaan korupsi, minimnya lapangan kerja, dan buruknya standar pendidikan. Massa membakar gedung pemerintah dan bank, sementara aparat merespons dengan gas air mata, meriam air, dan peluru karet pada Minggu (18/10/2026). Kepolisian setempat mendakwa 388 orang terkait aksi tersebut. Rama menolak mundur dan menilai protes itu justru mengancam ambisi Albania bergabung dengan Uni Eropa.

Kerusuhan serupa melanda Italia ketika demonstrasi menentang mahalnya biaya hidup meluas ke Milan, Bologna, Brescia, Bergamo, dan Turin. Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air setelah massa melempar batu serta merusak fasilitas umum, yang berujung pada penangkapan puluhan orang. Di Belgia, aksi protes biaya hidup di Brussel dan Liege pada Sabtu (17/10/2026) juga berujung bentrokan. Menteri Dalam Negeri Belgia Bernard Quintin mengecam tindakan tersebut sebagai kekerasan murni yang terorganisasi.

Di Portugal, serikat pekerja konfederasi CGTP dan kelompok pejuang hak perumahan menggelar aksi di Porto, Coimbra, dan Lisbon. Sekretaris Jenderal CGTP Tiago Oliveira menyoroti lonjakan harga rumah, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta memburuknya layanan publik. Sementara di Prancis, kerusuhan besar pada 17 Oktober memicu ketidakpastian pasar keuangan. Premi risiko utang pemerintah Prancis dibandingkan obligasi Jerman dilaporkan mencapai level tertinggi dalam 15 tahun, dan imbal hasil obligasi bertenor 10 tahun menyentuh 5,14%, angka tertinggi sejak Juli 2002.

Tekanan politik melalui jalur jalanan juga terjadi di Serbia. Sekitar 150.000 pendukung gerakan mahasiswa berkumpul di Beograd pada Kamis (22/10/2026) mendesak berakhirnya kekuasaan Partai Progresif Serbia pimpinan Aleksandar Vucic menjelang pemilihan parlemen. Gelombang protes ini telah berlangsung hampir dua tahun, dipicu runtuhnya kanopi stasiun kereta Novi Sad pada November 2024 yang menewaskan 16 orang dan dikaitkan dengan dugaan korupsi. Vucic, yang telah mengumumkan pemilu dini pada September di tengah tekanan, menuding gerakan mahasiswa tersebut sebagai upaya kudeta yang didanai pihak asing.