DPRD Gowa Kirim Usulan Darmawangsa Muin sebagai Bupati Definitif ke Kemendagri Senin

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gowa bergerak cepat merespons keputusan pemberhentian Sitti Husniah Talenrang. Melalui rapat paripurna yang digelar Jumat malam, 16 Oktober 2026, lembaga legislatif setempat resmi mengusulkan penetapan Darmawangsa Muin sebagai Bupati Gowa definitif. Langkah ini diambil guna memastikan roda pemerintahan di daerah tersebut kembali berjalan normal tanpa kekosongan kepemimpinan yang berlarut-larut.

Wakil Ketua DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab, menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Menteri Dalam Negeri. "Jadi malam hari ini kita telah melaksanakan rapat paripurna, kemudian usul bupati definitif," ujar Hasrul kepada awak media. Ia menjelaskan bahwa proses administrasi pengajuan nama Darmawangsa Muin ditargetkan selesai dan dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin, 19 Oktober 2026.

Prioritas utama saat ini adalah legalisasi status Darmawangsa Muin agar pelantikan dapat segera dilaksanakan. Menurut Hasrul, stabilitas eksekutif menjadi kunci sebelum membahas kursi wakil bupati. "Fokus kami bagaimana Pak Bupati bisa segera dilantik sebagai bupati definitif," tambahnya. Hal ini menunjukkan urgensi DPRD dalam menyelesaikan krisis kepemimpinan yang sempat mengguncang Gowa beberapa bulan terakhir akibat polemik internal dan hukum.

Sementara itu, nasib posisi Wakil Bupati Gowa masih menunggu waktu. Hasrul mengakui bahwa pembahasan nama calon pengganti belum dilakukan sama sekali. Mekanisme politik mengharuskan komunikasi intensif dengan partai-partai pengusung baru akan dibuka setelah Darmawangsa Muin resmi menjabat sebagai kepala daerah definitif. "Setelah definitif, baru kita bicarakan dengan teman-teman partai pengusung," jelas Hasrul mengenai urutan tahapan yang harus dipatuhi sesuai peraturan perundang-undangan.

Krisis ini bermula dari keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan hak permohonan pendapat terkait pemakzulan Sitti Husniah Talenrang. Pemberhentian oleh Kemendagri tersebut menindaklanjuti hasil investigasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Gowa atas tiga dugaan pelanggaran berat. Pertama, isu perselingkuhan dengan mantan konsultan politik Muhammad Basri yang mencuat Maret 2026. Kedua, dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah gratis senilai Rp16 miliar untuk tahun anggaran 2025. Ketiga, penyalahgunaan wewenang berupa pencabutan beasiswa program doktoral seorang mahasiswi.

Analisis Redaksi

Kecepatan respons DPRD Gowa mengirim usulan ke Kemendagri hanya berselang dua hari pasca-rapat paripurna menunjukkan tekanan besar untuk memulihkan kepercayaan publik. Dengan fokus tunggal pada penetapan bupati definitif terlebih dahulu, legislator lokal tampaknya ingin menghindari konflik horizontal atau tarik-menarik kepentingan partai dalam perebutan kursi wakil bupati yang justru dapat memperpanjang ketidakpastian politik. Strategi ini logis mengingat jabatan eksekutif tertinggi lebih krusial untuk pengambilan kebijakan mendesak dibanding posisi deputi.

Namun, masyarakat perlu waspada terhadap potensi kelambatan birokrasi di tingkat pusat maupun dinamika koalisi partai pengusung nanti. Proses pemilihan wakil bupati sering kali menjadi arena negosiasi politik yang alot. Jika tidak dikelola dengan transparansi, kevakuman jabatan wakil bupati yang berkepanjangan dapat menghambat sinergi pengawasan dan pelayanan publik. Publik berhak menuntut akuntabilitas penuh dari Pansus sebelumnya, terutama terkait bukti-bukti korupsi dan pelanggaran etika yang mendasari pemakzulan Sitti Husniah, agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.