DPR Desak Prabowo Buka Data 52 Perusahaan Terkait Karhutla Sumatra dan Kalimantan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mendesak Presiden Prabowo Subianto membuka data perusahaan yang teridentifikasi terkait konsesi lahan dan titik panas penyebab kebakaran hutan dan lahan di Sumatra serta Kalimantan. Desakan ini muncul setelah organisasi nonpemerintah (ornop) lingkungan hidup mempublikasikan temuan bahwa puluhan perusahaan berafiliasi dengan modal asing terlibat dalam krisis tahunan tersebut.

Alex merujuk langsung pada laporan Walhi dan Greenpeace Indonesia yang mengungkap ada 52 perusahaan terafiliasi dengan modal asal Malaysia dan Singapura terkait karhutla di Indonesia. "Jangan biarkan data ini jadi bola panas di ruang publik, tanpa klarifikasi dan tindakan yang jelas dari pemerintah," kata politikus Fraksi PDIP itu melalui keterangan resmi, Jumat (16/10). Ia meminta presiden melakukan hal serupa berdasarkan pendataan pemerintah dan aparat penegak hukum agar terhindar dari fitnah negara tetangga.

Laporan investigasi yang dirilis Greenpeace Indonesia, Greenpeace Malaysia, dan Pantau Gambut pada Senin (5/10) mengidentifikasi setidaknya satu perusahaan Malaysia dan empat konsesi terkait perusahaan berbasis di Singapura. Laporan tersebut tidak secara langsung menuduh perusahaan-perusahaan itu sebagai penyebab kebakaran maupun menyimpulkan adanya pelanggaran hukum. Namun, perusahaan-perusahaan itu dikaitkan dengan konsesi lahan yang ditemukan memiliki titik api.

Tekanan diplomatik justru datang lebih dulu dari Singapura. Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura Grace Fu menyatakan Badan Lingkungan Nasional (NEA) telah mengidentifikasi tujuh perusahaan di Indonesia yang lahannya menjadi sumber kabut asap. NEA akan mengirim pemberitahuan langkah pencegahan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Polusi Asap Lintas Batas (THPA) ke ketujuh perusahaan tersebut. Fu mengaku sudah mengirim surat kepada lembaga terkait di Indonesia dan berkomunikasi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk menawarkan bantuan penyemaian awan. "Hingga saat ini, saya belum menerima tanggapan dari dia," ujar Fu dalam konferensi pers yang dikutip Channel News Asia.

Krisis ini memakan korban jiwa yang nyata. Empat orang petugas dan pekerja tewas saat memadamkan karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) pada Kamis (15/10). Data Alex mencatat 324 orang luka berat dan 23 orang luka ringan, mayoritas dari Kalimantan Tengah. Dampak kesehatan sangat masif: Kementerian Kesehatan mencatat 277.075 kasus ISPA di 63 kabupaten/kota dari 7 provinsi per 12 Oktober 2026, di mana 62.400 kasus atau 22,5 persen menimpa balita usia 0-5 tahun. Gangguan penerbangan, penutupan sekolah hingga Papua dan Timor Leste, serta puluhan ribu hektare lahan terbakar memperparah situasi. "Kami mendesak presiden, jangan tunggu korban terus berjatuhan," tegas anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat itu.

Analisis Redaksi

Sikap diam pemerintah pusat di tengah banjir data dari ornop dan negara tetangga menciptakan kekosongan informasi yang berbahaya. Ketika Singapura secara terbuka menyebut tujuh perusahaan dan menyiapkan instrumen hukum THPA mereka sendiri, ketiadaan respons dari Jakarta—termasuk belum adanya tanggapan atas tawaran bantuan teknologi hujan buatan dari Menteri Raja Juli Antoni—memberikan kesan lemahnya kendali negara atas wilayahnya sendiri. Data 52 perusahaan yang disebut Walhi dan Greenpeace seharusnya menjadi pintu masuk bagi penegak hukum kita, bukan sekadar bahan olokan "meme jerebu" dari negeri jiran.

Angka korban menunjukkan ini bukan lagi sekadar persoalan ekologi, melainkan darurat kemanusiaan. Kematian empat petugas di TNBTS dan ratusan ribu kasus ISPA yang mayoritas menyerang balita membuktikan sistem mitigasi kita gagal total di lapangan. Jika 277.075 kasus penyakit pernapasan tercatat hanya hingga 12 Oktober, lonjakan angka pasti terjadi seiring meluasnya titik api. Pemerintah tidak bisa lagi berlindung di balik prosedur birokrasi saat nyawa warga negara hangus bersama puluhan ribu hektare lahan.

Langkah paling logis dan mendesak bagi Presiden Prabowo adalah memerintahkan kementerian terkait dan kepolisian merilis data pemegang konsesi yang lahannya terbakar secara transparan. Keterbukaan ini akan memotong spekulasi liar sekaligus memaksa perusahaan-perusahaan tersebut bertanggung jawab. Menolak bantuan internasional karena gengsi politik adalah kemewahan yang tidak pantas dilakukan ketika alat pemadaman kita terbukti tidak memadai untuk menghentikan jatuhnya korban.