Tito Instruksikan Sulsel Lantik Darmawangsa Jadi Bupati Gowa Definitif Ganti Husniah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman untuk berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Gowa guna mengusulkan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Darmawangsa Muin sebagai bupati definitif. Instruksi tegas ini dikeluarkan setelah Tito menandatangani Surat Keputusan (SK) pemberhentian Sitti Husniah dari jabatannya pada Rabu (14/10), sebagai konsekuensi logis dari tiga dugaan pelanggaran yang mengatasnamanya.

Proses penggantian ini dimulai dengan permintaan Tito agar gubernur Sulsel segera melaksanakan pemberhentian Sitti Husniah. "Saya sudah telepon kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar laksanakan pemberhentian (Sitti Husniah) hari ini dan kemudian menunjuk Wakil Bupati Gowa sebagai Plt," ujar Tito di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (15/10). Ia menambahkan agar gubernur mengkoordinasikan pimpinan DPRD Gowa untuk mengusulkan Plt Bupati tersebut menjadi definitif.

Mantan Kapolda Babel itu menjelaskan bahwa DPRD Gowa telah memenuhi prosedur konstitusional dengan mengirimkan surat usulan resmi pemberhentian Sitti Husniah. "Setelah putusan Mahkamah Agung, pimpinan DPRD sudah melaksanakan paripurna dan sudah membuat surat usulan resmi kepada saya untuk memberhentikan Bupati Gowa dan menunjuk Wakil Bupati Gowa untuk menjadi bupati definitif. Kenapa? Karena DPRD-nya belum mengusulkan sebagai bupati definitif," tambah Tito. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya turut menegaskan bahwa status Plt akan berlaku hingga ada penetapan resmi dari Kemendagri berdasarkan usulan tersebut.

Pemberhentian Sitti Husniah ini bukan tanpa alasan substantif. Ia diberhentikan buntut dari tiga kasus serius yang didalami: dugaan perbuatan tercela terkait isu perselingkuhan yang mencuat pada Maret 2026, dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah gratis tahun anggaran 2025 dengan estimasi nilai mencapai Rp16 miliar, serta dugaan penyalahgunaan wewenang berupa pencabutan beasiswa doktoral terhadap salah seorang mahasiswi. Selain itu, di luar temuan Pansus, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri telah menetapkan Husniah sebagai tersangka kasus pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Langkah administratif yang diambil Kemendagri ini menjadi penutup dari siklus konflik politik di tingkat daerah yang telah berkepanjangan. Dengan ditandatanganinya SK pemberhentian dan instruksi pengusulan Plt menjadi definitif, mekanisme kekosongan jabatan di Kabupaten Gowa kini sedang diproses untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan daerah sesuai aturan main yang berlaku.

Analisis Redaksi

Langkah cepat Kemendagri dalam memproses penggantian kepala daerah ini menunjukkan komitmen tegas terhadap penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan daerah. Dengan menginstruksikan pelantikan Plt menjadi definitif, pemerintah pusat berupaya memutus siklus ketidakpastian birokrasi yang dapat menghambat pelayanan publik. Namun, proses ini tetap bergantung pada respons cepat legislatif daerah dalam menyusun usulan yang valid secara hukum.

Apa yang perlu diwaspadai adalah potensi friksi politik lanjutan jika proses usulan dari DPRD tidak berjalan mulus sesuai harapan eksekutif. Selain itu, kasus korupsi dan TPPU yang menjerih mantan bupati sebelumnya masih dalam proses penyidikan, sehingga integritas kepemimpinan baru akan diuji sangat keras oleh publik. Kemungkinan langkah selanjutnya adalah percepatan pelantikan oleh DPRD untuk memastikan transisi kekuasaan yang sah dan bebas dari cacat hukum.