Jateng Naik Peringkat ke 2 Destinasi Ramah Muslim Nasional, Menpar Proyeksi Pasar Global Rp 310 Miliar

Jawa Tengah (Jateng) meloncat dari peringkat kelima menjadi kedua sebagai destinasi pariwisata ramah muslim terbaik nasional dalam ajang Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2026. Pergeseran peringkat drastis ini bukan sekadar angka statistik, melainkan indikator kesiapan infrastruktur layanan di provinsi tersebut yang kini menjadi sorotan nasional. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, yang mewakili Gubernur Ahmad Luthfi di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (16/10).

Lonjakan posisi ini memberikan dorongan kuat bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng untuk memperluas jangkauan layanan wisata ramah muslim. Taj Yasin Maimoen menegaskan bahwa capaian ini memicu percepatan pengembangan pariwisata berkelanjutan yang terintegrasi dengan penguatan ekonomi syariah. "Alhamdulillah, kali ini kita ada di peringkat kedua. Ini hadiah buat kita semua, buat masyarakat Jawa Tengah yang menyongsong pada tahun 2027, yaitu pariwisata berkelanjutan, ramah muslim, dan ekonomi syariah," ujar Gus Yasin.

Strategi pengembangan tidak hanya berfokus pada satu titik, melainkan merambah sektor perhotelan, pusat kuliner, hingga fasilitas destinasi wisata secara merata. Pemprov Jateng ingin memastikan layanan tidak terkonsentrasi di daerah tertentu saja. "Kita berkolaborasi dengan BI, dengan stakeholder yang ada untuk menciptakan destinasi yang ramah muslim," kata Gus Yasin. Sebagai contoh konkret, fasilitas hotel dengan kolam renang terpisah yang telah beroperasi di Karanganyar sejak 2024 kini dijadikan referensi standar untuk direplikasi di seluruh penjuru Jawa Tengah. "Ini perlu kita genjot... supaya nanti bisa berkembang di daerah-daerah yang lain," tutur Gus Yasin.

Di tingkat nasional, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan bahwa Indonesia menempati peringkat kedua destinasi ramah muslim dunia berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2026. Skor Indonesia mencapai 79, tertinggi sepanjang keikutsertaan dalam indeks tersebut. "Pencapaian ini semakin menegaskan kesiapan dan daya saing Indonesia," kata Widiyanti. Ia menilai bahwa kesiapan infrastruktur domestik, mulai dari kuliner halal hingga fasilitas ibadah, merupakan modal utama yang membedakan Indonesia dari pesaing global.

Menpar memproyeksikan bahwa pada tahun 2030, kunjungan wisatawan muslim internasional akan mencapai 262 juta orang dengan estimasi pengeluaran tahunan sekitar 310 miliar dolar AS. Angka ini menunjukkan bahwa pasar wisata muslim bukanlah ceruk kecil (niche market), melainkan bagian dari pasar global yang menjanjikan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan dan kemudahan akses informasi menjadi kunci agar potensi ekonomi sebesar ini dapat direalisasikan secara optimal.

Analisis Redaksi

Kenaikan signifikan peringkat Jateng dari kelima ke kedua dalam waktu satu tahun mengindikasikan adanya intervensi kebijakan yang efektif, bukan semata faktor kebetulan. Fokus pada standarisasi layanan seperti pemisahan kolam renang dan integrasi ekonomi syariah menunjukkan bahwa Jateng sedang membangun fondasi produk wisata yang spesifik dan kompetitif. Namun, tantangan sesungguhnya terletak pada konsistensi implementasi di lapangan, di mana praktik di Karanganyar harus bisa direplikasi secara masif tanpa mengurangi kualitas dasar layanan di daerah lain yang mungkin belum memiliki kesiapan infrastruktur setara.

Proyeksi Menpar mengenai pasar global senilai 310 miliar dolar AS pada 2030 menempatkan Indonesia dalam persaingan yang semakin ketat. Meskipun skor 79 merupakan rekor tertinggi, hal ini seharusnya tidak menjadi zona nyaman. Industri pariwisata Indonesia, termasuk sektor privat seperti hotel dan kuliner, perlu berinvestasi lebih dalam pada digitalisasi layanan dan penguatan standar halal bersertifikat. Jika gap antara potensi pasar global dan kesiapan di tingkat daerah tidak dijembatani dengan efisiensi birokrasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, lonjakan kunjungan ini justru bisa menjadi beban infrastruktur yang tidak siap menampungnya.