Pemerintah Kota Pekanbaru Raih Predikat 'Sangat Baik' Penilaian Nasional Kinerja Perizinan Berusaha

Pemerintah Kota Pekanbaru resmi mengukir tinta emas di tingkat nasional dengan meraih predikat 'Sangat Baik' dalam penilaian kinerja pelayanan perizinan dan percepatan berusaha pemerintah daerah tahun 2026. Penghargaan ini menjadi penanda capaian signifikan di bawah kepemimpinan Wali Kota Agung Nugroho dan Wakil Wali Kota Markarius Anwar, yang dinilai berhasil mentransformasi birokrasi menjadi mesin pendorong kemudahan berusaha. Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Perkasa Roeslani, berdasarkan hasil evaluasi ketat terhadap kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Di balik piala tersebut tersembunyi kerja keras dalam menyederhanakan birokrasi yang selama ini dianggap hambatan utama bagi investor. DPMPTSP Pekanbaru dipacu untuk mempercepat layanan, tidak hanya bagi investor besar, tetapi juga bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Wali Kota Agung Nugroho menegaskan bahwa pelayanan publik adalah etalase dan cerminan wajah pemerintah kota. "Kita harus pastikan iklim investasi di Pekanbaru itu ramah, cepat, dan transparan," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Kamis (15/10).

Strategi utama yang diadopsi adalah integrasi teknologi digital melalui sistem SIP AMAN, yang didukung oleh keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Mini dan layanan MPP Keliling. Inovasi ini didesain untuk mendekatkan jarak antara kantor administrasi dengan masyarakat, menghilangkan kesan layanan yang birokratis dan lambat. Agung menekankan pentingnya transformasi digital dan pendekatan "jemput bola" untuk memastikan seluruh urusan perizinan masyarakat bisa diselesaikan dengan mudah dan tanpa terkecuali.

Dampak dari perbaikan iklim perizinan ini terlihat jelas dalam angka. Pada semester I 2026, realisasi investasi di Pekanbaru menembus Rp7,35 triliun, atau 156,02 persen dari target yang ditetapkan. Angka tersebut mencakup Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp6,12 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp1,24 triliun. Lonjakan ini menunjukkan bahwa investor merespons positif kemudahan prosedur yang telah diterapkan oleh pemerintah kota.

Pertumbuhan ekonomi Pekanbaru pun menunjukkan tren positif di atas rata-rata Provinsi Riau. Secara triwulanan, pertumbuhan ekonomi tercatat sekitar 8 persen pada triwulan I 2026, kemudian melambat sedikit namun tetap kuat di angka 7,39 persen pada triwulan II 2026. Selain itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 8,55 persen, mengindikasikan peningkatan investasi pada aset tetap yang menjadi fondasi produksi jangka panjang. Capaian-capaian ini menjadi tolok ukur bahwa Pekanbaru tidak hanya sekadar meraih penghargaan, tetapi benar-benar merasakan efek ekonomi yang nyata.

Analisis Redaksi

Penghargaan ini bukan sekadar soal piala, melainkan validasi atas pergeseran paradigma dari birokrasi yang reaktif menjadi proaktif. Kemampuan Pekanbaru melampaui target investasi 156 persen membuktikan bahwa penyederhanaan perizinan memiliki korelasi langsung dengan kepercayaan investor. Namun, tantangan terbesar justru dimulai sekarang: bagaimana mempertahankan tingkat kepuasan layanan ini secara konsisten tanpa bergantung pada momentum penghargaan tahunan.

Perlu diwaspadai potensi gap antara kebijakan pusat dan eksekusi di lapangan saat skala bisnis membesar. Sistem digital seperti SIP AMAN dan MPP Keliling harus terus diuji tekanannya saat volume permohonan melonjak pasca-investasi. Pemkot Pekanbaru harus memastikan bahwa transformasi digital ini tidak terhenti di tahap awal, melainkan berevolusi menjadi ekosistem layanan yang adaptif terhadap perubahan regulasi investasi global dan nasional.