DKPP Terima 5 Aduan Pelanggaran Etik KPU Terkait Putusan Ijazah Gibran

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegaskan telah menerima total lima aduan terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026. Ketiga aduan baru itu masuk ke meja Ketua DKPP, Heddy Lugito, dalam dua hari terakhir. Aduan pertama dan kedua tercatat pada 13 Oktober 2026, sementara aduan ketiga diterima pada 14 Oktober 2026. Seluruh pengadu menyasar ketua dan anggota KPU RI dalam dugaan pelanggaran kode etik terkait kontroversi ijazah Gibran Rakabuming Raka.

Heddy Lugito merinci, dua aduan pada 13 Oktober didaftarkan dengan nomor 041/02-12/SET-02/X/2026 dan 044/02-13/SET-02/X/2026. Aduan pertama disampaikan oleh dua pengacara, Novi Manaban dan Paman Nurlette. Aduan kedua datang dari Ibnu Jandi. Keduanya sama-sama mengadukan ketua dan lima anggota KPU RI. Adanya dua aduan dengan sasaran spesifik menunjukkan adanya pemetaan narasumber yang terstruktur oleh para pengadu. Mereka tidak hanya melapor secara massal, tapi membidik figur-figur kunci di internal komisi.

Suara pengaduan berubah pada 14 Oktober. Aduan dengan nomor 045/01-14/SET-02/X/2026 ini datang dari koalisi nama yang jauh lebih beragam. Di antaranya ada Brahma Aryana dari Sekjen KIPP, Ansufri Sambo dan Muhammad Sadiq dari Partai Ummat, Denny Indrayana, serta Moeryono Aladin dan Soenarko dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Aduan ini menyasar ketua dan seluruh anggota KPU RI. Kombinasi elemen sipil, partai, dan eks-militer ini menunjukkan upaya memperluas basis legitimasi pengaduan ke DKPP. Mereka ingin perkara ini tidak hanya ditangani sebagai masalah hukum formal, tapi juga isu integritas institusional.

Sebelum tiga aduan baru itu, DKPP sudah memverifikasi administrasi dua aduan lain pada 8 dan 9 Oktober. Aduan pertama dari Azhar Sidiq S dan Muhamad Afghan Ababil (Permahi) bernomor 038/01-08/SET-02/X/2026. Aduan kedua dari Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna (Yayasan Dewi Keadilan) bernomor 039/01-08/SET-02/X/2026. Kedua aduan ini sudah dinyatakan memenuhi syarat administrasi per 13 Oktober. Kini lima aduan tersebut akan menjalani verifikasi materiil. Jika lolos, mereka akan dilimpahkan menjadi perkara resmi dengan jadwal sidang pemeriksaan. Ini mengulang kembali mekanisme di Putusan MK yang menjadi sengketa awal.

Latar belakang kasus ini merujuk pada Putusan MK yang dibacakan 6 Oktober 2026. MK menyatakan para pemohon, yang terdiri dari KIPP, Partai Ummat, Denny Indrayana, dan para tokoh lainnya, tidak memiliki legal standing untuk mendiskualifikasi Gibran. MK menegaskan tidak menemukan dokumen ijazah SMA atau sederajat dari sekolah di luar negeri atas nama Gibran. Namun, putusan itu justru memicu gugatan etik ke KPU. Para pengadu menuduh KPU lalai dalam verifikasi dokumen calon wakil presiden. Dampak bagi publik adalah adanya skema pemeriksaan dua lapis: satu oleh hakim konstitusi dan satu oleh dewan etik penyelenggara pemilu.

Analisis Redaksi

Tren pengaduan ke DKPP menunjukkan pola eskalasi yang konsisten. Dari dua aduan awal menjadi lima aduan dalam seminggu membuktikan adanya gelombang ketidakpercayaan publik terhadap verifikasi administrasi KPU. Fakta bahwa para tokoh yang menggugat ke MK sama dengan yang mengadukan ke DKPP menunjukkan ini bukan sekadar mosi percaya, tapi upaya hukum yang terkoordinasi. Mereka memanfaatkan seluruh mekanisme yudisial dan etik yang tersedia. Ini menandakan bahwa kontroversi ijazah sudah melampaui ranah politik ke ranah penegakan aturan profesi.

DKPP kini dihadapkan pada dilema prosedural dan substansial. Secara prosedural, mereka wajib memproses kelima aduan ini dengan prinsip keterbukaan. Heddy sudah menegaskan hal itu. Namun secara substansial, verifikasi materiil harus membuktikan apakah ada pelanggaran kode etik yang nyata dalam proses verifikasi ijazah. Jika aduan ini lolos materiil, dampaknya bisa mengoreksi narasi hukum yang sudah final di MK. Publik akan menunggu dengan saksama apakah DKPP berani memvonis anggota KPU, atau justru membiarkan kasus ini macet di tahap administrasi. Ini akan jadi ujian integritas lembaga pengawas pemilu di tahun politik.