Gerindra Tuduh Survei Celios Mengarang Tuduhan, Kabinet Bayangan Diklaim Tidak Objektif

Sugiat Santoso, juru bicara Partai Gerindra, menilai tajam laporan evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dirilis Center of Economic and Law Studies (Celios) sebagai serangkaian tuduhan tanpa bukti. Pernyataan tegas ini dilantarkannya melalui keterangan resmi pada Selasa (13/10), merespons berbagai kritik yang dianggap mengabaikan fakta bahwa demokrasi di era Prabowo-Gibran tetap berjalan terbuka dan kritik konstruktif diterima.

Menurut Sugiat, menjadikan hasil survei dan rapor buatan 'Kabinet Bayangan' sebagai alat ukur utama merupakan bentuk pengalihan perhatian dari kerja keras pemerintah yang turun langsung menyelesaikan masalah rakyat setiap hari. Ia menekankan bahwa Presiden Prabowo tidak dipilih untuk menyenangkan para pengamat, melainkan untuk mengeksekusi perubahan nyata yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. Kritik yang mempersoalkan gaya komunikasi ketegasan Prabowo, ia simpulkan, menunjukkan sebagian pihak belum terbiasa dengan kepemimpinan yang berbicara dan bertindak apa adanya demi kepentingan negara.

Isu ekonomi menjadi salah satu poin krusial dalam bantahan tersebut. Sugiat menilai klaim 75% responden merasa stres dengan kebijakan pemerintah adalah dramatiasi berlebihan dari proses transisi ekonomi yang bertujuan menyelamatkan fondasi keuangan jangka panjang negara. Lebih lanjut, ia mengkritik rekomendasi Celios yang menuntut penerapan pajak kekayaan 1-2 persen bagi orang super kaya dengan asumsi penambahan penerimaan Rp142,2 triliun, yang menurutnya berisiko memicu pelarian modal dan mematikan gairah investasi domestik. Pemerintah memilih memperkuat kepatuhan pajak secara proporsional dan mendorong hilirisasi industri untuk memperluas basis penerimaan negara secara sehat.

Dalam aspek hukum dan sosial, Sugiat menepis tuduhan bahwa RUU Perampasan Aset membuka celah penyalahgunaan kekuasaan. Ia menegaskan langkah tersebut adalah bagian dari bersih-bersih aparatur negara yang dilakukan tanpa pandang bulu. Terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), klaim 96% responden menilai penanganan tidak efektif dengan kerugian Rp123,1 triliun disebut mengabaikan fakta lapangan, di mana ribuan aparat, teknologi modifikasi cuaca, dan penegakan hukum terhadap korporasi perusak lingkungan telah dikerahkan secara masif.

Isu beban bunga utang sebesar Rp599,4 triliun yang diklaim melampaui belanja kesehatan Rp247,3 triliun juga mendapat tanggapan keras dari Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini. Sugiat menyebut perbandingan tersebut sebagai kegagalan cara pandang terhadap struktur pembiayaan makroekonomi jangka panjang demi pembangunan infrastruktur strategis. Ia menegaskan bahwa pemenuhan gizi anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah fondasi utama pembangunan sumber daya manusia, sebuah bukti kerja nyata yang dirasakan langsung oleh anak-anak di sekolah, berbeda dengan survei yang dinilai didesain secara artifisial oleh kelompok tertentu.

Analisis Redaksi

Bantahan kuat dari kubu pemerintah ini mengindikasikan meningkatnya polarisasi naratif antara lembaga studi yang independen dan aparatus negara terkait evaluasi kinerja. Dengan menolak validitas data Celios karena dinilai subjektif dan artifisial, pemerintah sedang membangun benteng legitimasi berbasis output fisik seperti hilirisasi dan penertiban hukum, alih-alih metrik kesejahteraan subjektif masyarakat. Ini adalah strategi komunikasi politik yang bertujuan mengunci persepsi publik bahwa kritik dari luar adalah provokasi yang mengancam stabilitas ekonomi.

Secara substansi, pertentangan pada isu pajak kekayaan dan beban utang menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam filosofi fiskal. Jika Celios mendesak redistribusi dan transparansi keuangan negara, pemerintah memprioritaskan perlindungan investor dan stabilitas makroekonomi jangka panjang. Ketegangan ini berpotensi mempengaruhi ruang diskursus publik; narasi yang lebih lantang dari penguasa dapat menekan ruang untuk kritik teknis yang valid, terutama menjelang pemilihan legislatif yang akan datang.