Syaiful Milah Pelantikan Ketua DPRD Kota Tangerang Diwarnai Demonstrasi Penuntut Isu Lingkungan
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

Puluhan massa pendemo memagari gedung DPRD Kota Tangerang saat pengucapan sumpah jabatan Syaiful Milah. Pelantikan pengganti antarwaktu (PAW) ini digelar Senin (12/10) untuk mengisi kursi yang ditinggalkan Rusdi Alam setelah wafat pada 19 Juli 2026. Aksi ini bukan sekadar protes kosong, melainkan bentuk tekanan nyata terhadap legislative. Mereka menuntut agar ketua baru mau mengedepankan suara rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan.
Massa aksi yang hadir di depan gedung legislatif itu membawa daftar tuntutan spesifik. Pencemaran lingkungan menjadi isu utama yang mereka tekankan, disusul oleh keberlangsungan UMKM dan kesejahteraan umum. Mereka berharap Syaiful Milah, yang menggantikan Rusdi Alam, tidak hanya sekadar formalitas. Bagi mereka, jabatan ketua adalah mandat pengawasan ketat terhadap eksekutif dan masalah publik yang belum terselesaikan.
Syaiful Milah merespons kehadiran massa dengan nada tenang. Ia menyatakan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bentuk dukungan moral, bukan ancaman. "Pada umumnya itu setiap pelantikan Ketua DPRD selalu ada aksi. Alhamdulillahlah, artinya ada dukungan dan komunikasi terlebih dahulu kepada pimpinan dan anggota DPRD bahwa hajat pelantikan ini harus kondusif," jelas Syaiful Milah. Pernyataan ini mengindikasikan adanya koordinasi sebelumnya. Tidak ada ketegangan fisik, hanya pengawalan moral terhadap proses transisi kepemimpinan legislatif.
Sebagai ketua baru, Syaiful Milah menegaskan posisinya tetap kritis. Ia tidak akan diam hanya karena menjabat posisi strategis di legislatif. Fokus pengawasannya langsung diarahkan pada kebijakan publik yang berdampak luas, mulai dari lingkungan hidup, infrastruktur, hingga masalah kabel optik yang sering menjadi keluhan warga. Ia juga berjanji melanjutkan draf Raperda yang sudah dikaji almarhum Rusdi Alam. Koordiansi dengan Wali Kota menjadi kunci pelaksanaan fungsi tersebut.
"Dan, saya tetap kritis yang dilandasi dengan kerjasama dengan pemerintah," tambah Syaiful. Ia bersyukur proses pelantikan, pembacaan sumpah, dan janji jabatan berjalan lancar. Meski diwarnai suara dari luar gedung, prosesi di dalam ruangan tetap kondusif. Harapan akhir Syaiful Milah sederhana: dukungan publik atas amanah barunya. Ia ingin bekerja secara transparan dan responsif terhadap kritik yang telah disuarakan massa sejak pagi tadi.
Analisis Redaksi
Pelantikan ini menggarisbawahi dinamika baru di legislatif Tangerang. Kehadiran massa bukan hanya simbolik, tapi penanda seriusnya kegelisahan publik. Isu lingkungan dan infrastruktur yang diangkat pendemo adalah cerminan dari kegagalan pengawasan periode sebelumnya. Syaiful Milah kini tidak lagi sekadar 'pengganti', melainkan harus segera membuktikan bahwa posisi ketua memiliki daya ungkit nyata terhadap eksekutif. Konsistensi kritisnya akan diuji dalam beberapa bulan ke depan.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, transisi kepemimpinan yang diwarnai aspirasi langsung menunjukkan bahwa ruang sipil masih berfungsi. Namun, tantangan bagi Syaiful Milah adalah mengubah komitmen lisan tersebut menjadi kebijakan konkret. Jika ia hanya sebatas melanjutkan Raperda lama tanpa inovasi, kritik publik akan kembali membesar. Stabilitas politik daerah bergantung pada kecepatan respons legislatif terhadap isu prioritas yang telah teridentifikasi.
Wajar jika publik tetap waspada terhadap janji-janji kampanye pasca pelantikan. Koordiansi dengan eksekutif memang diperlukan, tetapi independensi pengawasan tidak boleh tergerus oleh relasi politik. Kita akan memantau bagaimana Syaiful Milah menanggapi tuntutan spesifik dari masyarakat sipil. Keberhasilan diukur dari kemampuan merepresentasikan kepentingan publik di atas kepentingan dinasti atau golongan.
BERITA TERKAIT (Berita Daerah)

Militer Yaman Klaim Lumpuhkan 500 Pejuang Houthi dalam 24 Jam, Krisis Kemanusiaan Memburuk

Menag Dorong Kolaborasi Berkelanjutan MABIMS melalui Pusat Riset Lintas Negara

Pramono Anung Pastikan DKI Ikuti Keputusan Pusat Soal Konser Andrea Bocelli 2026
