Polisi Dalami Modus Rukiah dan Status Hukum Tiga Orang Lain di Kasus Pelecehan Bekasi

Polisi Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota sedang menginvestigasi secara mendalam modus operandi dugaan pelecehan seksual di sebuah pondok pesantren di kawasan Kota Bekasi, Jawa Barat, yang melibatkan praktik ritual rukiah sebagai alat bujuk rayu.

Kasi Humas Polres Metro Bekasi Kota, Suparyono, mengonfirmasi pada Senin (12/10) bahwa terduga pelaku melancarkan aksinya dengan berpura-pura melakukan prosesi rukiah. Modus operandi ini menjadi sorotan utama tim penyidik karena memanfaatkan kepercayaan korban terhadap unsur spiritual. "Modusnya bujuk rayu untuk rukiah," tegas Suparyono, mengutip pernyataan resmi yang disampaikan melalui Antara. Fakta ini mengindikasikan bahwa pelaku memanfaatkan posisi kuasa dan otoritas keagamaan untuk menurunkan kewaspadaan korban.

Berdasarkan data sementara yang dihimpun tim penyidik, seluruh korban yang terdata dan telah membuat laporan police berjenis kelamin perempuan. Ini menunjukkan pola predasi yang spesifik dari tersangka terhadap kelompok rentan di lingkungan pesantren tersebut. Pihak kepolisian juga menyatakan bahwa keterangan saksi dan bukti fisik masih terus dikumpulkan guna memperkuat konstruksi hukum kasus ini.

Terdapat indikasi keterlibatan tiga orang lainnya dengan inisial HBH, F, dan S dalam jaringan kasus ini. Suparyono menyatakan bahwa status hukum ketiganya belum dapat ditetapkan dan masih dalam tahap pendalaman serta penyelidikan lebih lanjut oleh tim penyidik. "Sementara masih didalami oleh penyidik dan masih dalam proses penyelidikan," jelas jurnalis tersebut. Artinya, potensi adanya penyalahgunaan kekuasaan kolektif atau jaringan pelecehan sistemik tidak dapat diabaikan oleh aparat penegak hukum.

Sebelumnya, Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pelayanan Perempuan dan Orang (PPO) Polres Metro Bekasi Kota telah menetapkan pria berinisial MHH, yang berumur 28 tahun, sebagai tersangka utama. MHH yang berprofesi sebagai guru dan diketahui berkedudukan sebagai ketua pondok pesantren, telah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik pada Jumat (9/10). Kepala Satuan Reserse PPA dan PPO, Kompol Rosdiana Sirait, menjelaskan bahwa tersangka diduga telah mengenal salah satu korban sejak tahun 2023, saat korban masih menempuh pendidikan di pesantren tersebut. "Berdasarkan hasil penyidikan, MHH telah ditetapkan sebagai tersangka. Kami mendalami dugaan perbuatannya, termasuk hubungan yang bersangkutan dengan korban serta kedudukannya di lingkungan pesantren," kata Rosdiana. Kekuatan posisi MHH sebagai ketua pesantren menambah lapisan kompleksitas pada kasus, karena korban berada dalam posisi subordinat yang tidak mudah menyangkal atau melarikan diri dari tekanan.

Analisis Redaksi

Kasus ini tidak sekadar soal pelecehan seksual individu, melainkan menyingkap celah struktural dalam pengawasan pendidikan non-formal berbasis agama. Penetapan MHH sebagai tersangka, yang memiliki jabatan strategis sebagai ketua pesantren, menunjukkan bahwa penyalahgunaan kuasa (abuse of power) adalah inti dari modus operandi. Penggunaan ritual rukiah sebagai tirai penutup tindakan predatoris menandakan adanya manipulasi psikologis yang sophisticated, di mana korban merasa terikat secara spiritual dan sulit melapor karena stigma sosial dan keagamaan.

Proses penyelidikan terhadap tiga orang lain (HBH, F, S) menjadi krusial untuk memutus rantai potensi jaringan pelecehan. Jika ketiganya terbukti bersalah, ini akan mengubah narasi dari kasus individual menjadi kasus institusional, yang menuntut akuntabilitas penuh dari pengelola pondok pesantren. Publik perlu waspada bahwa belum banyak data terbuka tentang berapa banyak lagi korban potensial yang belum teridentifikasi di pesantren tersebut.

Langkah logis selanjutnya adalah penguatan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia bagi santriwati, serta audit independen terhadap praktik ritual keagamaan di lingkungan pesantren. Tanpa tekanan publik dan kehati-hatian hukum yang proporsional, risiko berulang akan tetap tinggi. Media dan masyarakat sipil harus mengawal proses ini hingga tuntas, memastikan bahwa keadilan restoratif tidak menjadi alasan untuk meredam proses pidana yang seharusnya.