PKS dan NasDem Belum Tentukan Sikap Pilpres 2029, Hanya Empat Koalisi Dukung Prabowo

Dua partai anggota koalisi pemerintah, PKS dan NasDem, secara resmi menyatakan belum mengambil keputusan politik terkait arah dukungan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menegaskan bahwa penetapan calon presiden merupakan wewenang tertinggi Majelis Syuro yang hingga kini masih menahan diri dari spekulasi publik.

Kholid menjelaskan komitmen partainya saat ini adalah memastikan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan sukses hingga akhir masa jabatan pada 2029. "Musyawarah Majelis Syuro menetapkan bahwa PKS mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sukses hingga 2029," ujar Kholid kepada wartawan, Senin (12/10). Ia menambahkan, "Terkait Pilpres 2029, musyawarah Majelis Syuro belum menetapkan keputusan."

Fokus utama PKS saat ini tertuju pada pengawalan program-program strategis pemerintah yang dianggap sebagai amanah konstitusional. Bagi Kholid, waktu untuk menentukan sikap politik jelang kontestasi lima tahunan tersebut masih tersedia. "Kita tunaikan amanah ini sebaik-baiknya terlebih dahulu. Perkara nanti pilpres 2029 ada waktunya untuk menentukan sikap tersebut," tegasnya.

Sikap serupa diambil oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem. Sekjen NasDem Hermawi Taslim mengungkapkan bahwa pembahasan dukungan capres-cawapres masih dalam tahap penggodokan internal. Proses formalisasi sikap baru akan dimulai setelah tahapan Pemilu dan Pilpres 2029-2034 dibuka secara resmi oleh penyelenggara negara. "Masih dalam penggodokan, menunggu dimulainya tahapan pemilu 2029-2034," kata Hermawi.

Hingga pertengahan Oktober 2026, peta kekuatan di parlemen menunjukkan pergeseran loyalitas yang dinamis. Dari tujuh partai koalisi pendukung pemerintah, hanya empat entitas yang telah deklarasikan kembali mendukung Prabowo Subianto, yaitu Gerindra, PAN, Golkar, dan PKB. Sementara itu, tiga partai lainnya—NasDem, PKS, dan Demokrat—memilih posisi tunggu atau wait-and-see. Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut Ketua Umum AHY lebih memprioritaskan tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan daripada membahas isu pencalonan.

Analisis Redaksi

Kebijakan 'tunggu dulu' dari PKS, NasDem, dan Demokrat bukan sekadar penundaan administratif, melainkan strategi negosiasi politik tingkat tinggi. Dengan tidak segera mengunci dukungan, ketiga partai ini mempertahankan daya tawar mereka terhadap calon pemimpin oposisi maupun kandidat alternatif dari dalam lingkaran kekuasaan sendiri. Ini menciptakan ruang manuver yang luas bagi Prabowo untuk merajut konsensus baru tanpa terikat janji mutlak dari seluruh mitra koalisinya sejak dini.

Publik perlu mencermati bahwa dinamika ini berpotensi mengubah komposisi kabinet pasca-Pilpres 2029. Jika keempat partai pro-status quo berhasil menyatukan suara mayoritas, sementara tiga partai netral memilih jalur berbeda, maka fragmentasi politik bisa terjadi di level legislatif meskipun eksekutif tetap solid. Langkah selanjutnya yang krusial adalah melihat apakah Majelis Syuro PKS dan Rakernas NasDem akan membuka opsi dialog dengan tokoh-tokoh di luar gerbong Prabowo-Gibran sebelum pendaftaran pasangan calon dibuka secara resmi.