Mendagri Tito Teken SEB, Dorong Pemda Biayai Operasional Penyuluh Pertanian

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian resmi menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (12/10). Kesepakatan ini mengikat pemerintah daerah untuk mendukung penuh program swasembada pangan melalui penguatan kapasitas penyuluhan pertanian. Langkah konkret berupa alokasi anggaran lokal menjadi kunci keberhasilan translasi kebijakan pusat ke tingkat lapangan.

Tito menegaskan posisi strategis para penyuluh sebagai ujung tombak eksekusi instruksi Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025, tenaga penyuluh kini berada langsung di bawah naungan Kementerian Pertanian. Namun, operasional mereka sangat bergantung pada infrastruktur dan dukungan logistik dari pemda. "Persoalannya adalah beliau memerlukan pasukan di lapangan," ujar Tito merujuk pada kebutuhan mendesak Mentan terhadap sumber daya manusia yang terampil.

Dalam kerangka kerja sama tersebut, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) ditetapkan sebagai wadah utama bagi para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di tingkat kecamatan. Tito meminta kepala daerah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana Transfer ke Daerah (TKD), atau mekanisme lain untuk menjamin kelancaran operasional BPP. Sinergi ini diharapkan menutup celah koordinasi antara kebijakan makro kementerian dan realitas mikro di desa-desa produksi.

Data Kementerian Pertanian per 9 Oktober 2026 mencatat keberadaan 37.237 penyuluh aktif di seluruh Indonesia. Mereka tersebar memanfaatkan 5.836 unit BPP yang kondisinya bervariasi. Amran berkomitmen melakukan refocusing anggaran tahun ini untuk memperbaiki BPP rusak berat dalam dua bulan ke depan. Targetnya, seluruh perbaikan infrastruktur selesai pada tahun berikutnya sehingga PPL dapat bekerja optimal tanpa hambatan fasilitas.

Amran juga memberikan apresiasi tinggi kepada Tito atas konsistensinya menjaga stabilitas harga pangan nasional. Ia menyebut mantan Kapolri itu sebagai sosok yang berhasil menekan inflasi selama masa jabatannya. Kehadiran pejabat negara lain seperti Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, dan Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menunjukkan keseriusan lintas sektor dalam isu ketahanan pangan ini.

Analisis Redaksi

Kebijakan ini bukan sekadar administrasi birokrasi biasa, melainkan upaya darurat menyelamatkan rantai pasok pangan nasional dari kebocoran struktural. Dengan memindahkan tanggung jawab pembiayaan operasional ke APBD, Mendagri secara efektif mengurangi beban fiskal pusat namun meningkatkan risiko ketidakmerataan dukungan antar-daerah. Pemda yang kaya akan mudah patuh, sementara daerah minus mungkin akan menganggap ini beban tambahan jika tidak disertai insentif politik yang jelas. Keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh seberapa cepat transfer pengetahuan dan teknologi dari penyuluh tersentralisasi ke petani kecil berjalan mulus.

Perlu diwaspadai potensi tumpang tindih kewenangan atau bahkan konflik kepentingan dalam pengelolaan anggaran TKD untuk sektor pertanian non-produktif. Jika pengawasan lemah, dana yang seharusnya membangun kapasitas SDM justru bisa bocor ke proyek fisik yang kurang prioritas. Masyarakat perlu memantau apakah peningkatan jumlah penyuluh benar-benar diikuti dengan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh kelompok tani, bukan hanya angka statistik di atas kertas. Tanpa transparansi kinerja BPP di setiap kabupaten, target swasembada berisiko menjadi slogan kosong.