Jemaah Umrah di Makassar Telantar, Bandara Ditutup Sementara, Azhar Gazali Ingatkan Risiko Keamanan

Kebijakan maskapai untuk menunda penerbangan dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, ke Arab Saudi telah membiarkan calon jemaah umrah terdampar di terminal keberangkatan. Situasi ini dipicu oleh penilaian bahwa kondisi keamanan di kawasan tujuan dinilai tidak kondusif, sehingga maskapai memilih menghindari risiko operasional. Keputusan penundaan ini bukan kasus baru, melainkan respons rutin ketika eskalasi politik di negara tujuan mengancam keselamatan atau stabilitas rute penerbangan.

  Ketua DPD AMPHURI Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua, Azhar Gazali, menegaskan bahwa insiden serupa pernah terjadi sebelumnya saat situasi di Arab Saudi sedang memanas. “Kasus seperti ini bukan sekali ini terjadi. Pernah terjadi juga sebelumnya pada saat situasi di Arab Saudi lagi kurang bagus, sehingga airlines tidak mau mengambil risiko besar,” kata Azhar Gazali pada Senin (12/10). Menurutnya, maskapai memiliki prioritas utama untuk memitigasi bahaya, yang kadang berujung pada penundaan atau pembatalan total penerbangan.

  “Mereka berpikir mereka harus melakukan penundaan atau cancel penerbangan itu dulu,” lanjut Azhar. Ia menjelaskan bahwa pertimbangan keamanan adalah faktor determinan dalam keputusan manajerial maskapai udara. Dalam situasi tertentu, langkah penghapusan jadwal menjadi pilihan logis untuk mengantisipasi risiko selama perjalanan. Dampak langsung dari keputusan ini adalah ketidakpastian bagi para calon jemaah yang sudah berdatangan ke bandara.

  Dinas Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Selatan mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima laporan resmi mengenai penundaan tersebut. Kepala Haji dan Umrah Sulsel, Ikbal Ismail, membenarkan bahwa gangguan ini merupakan dampak dari eskalasi politik di Saudi. “Ya, setelah kami bertanya, ternyata penundaan pemberangkatan jemaah umrah ini dampak dari eskalasi politik yang terjadi di Saudi,” ujar Ikbal. Pernyataan ini mengklarifikasi bahwa masalahnya bersifat eksternal dan geopolitik, bukan karena kelalaian administratif pihak penyelenggara domestik.

  Untuk menangani dampak lapangan, Ikbal menyebut bahwa tim petugas baru telah diperintahkan untuk melakukan pendataan jumlah jemaah terdampak. “Ini kan baru ada masuk laporan, ini ada tim baru, baru kami perintahkan untuk ke sana mendata. Jadi, untuk jumlah baru belum bisa kami sampaikan,” ungkapnya. Sampai saat ini, angka pasti belum bisa diumumkan karena proses verifikasi data masih berjalan di lapangan.

  Meskipun jadwal terganggu, Ikbal optimis bahwa normalisasi akan segera terjadi begitu situasi di Arab Saudi membaik. “Memang permasalahan di Arab Saudi. Jadi otomatis nanti dijadwalkan ulang (penerbangannya),” katanya. Ia menambahkan bahwa Kementerian Haji dan Umrah Sulsel akan mengatur ulang jadwal penerbangan secara otomatis setelah kondisi keamanan dinyatakan stabil. Bagi publik, hal ini berarti proses keberangkatan akan mengalami jeda, namun tidak akan dibatalkan secara permanen.

Analisis Redaksi

Keputusan maskapai untuk menangguhkan penerbangan dalam kondisi eskalasi politik adalah mekanisme standar manajemen risiko, namun dampaknya terhadap jemaah sangat signifikan. Ketergantungan penuh pada situasi geopolitik asing menunjukkan kerentanan tinggi dalam rantai logistik perjalanan ibadah umrah. Bagi penyelenggara seperti AMPHURI, ini menjadi pengingat bahwa protokol kontingensi harus lebih kuat, bukan hanya bergantung pada pernyataan “antai dijadwalkan ulang” dari otoritas keagamaan.

Dari sisi regulasi, peran Dinas Haji dan Umrah Sulsel saat ini lebih reaktif. Fakta bahwa tim baru harus turun mendadak untuk mendata menunjukkan bahwa sinergi antara penyelenggara, maskapai, dan pemerintah daerah dalam antisipasi krisis belum cukup mulus. Ketidakmampuan memberikan angka pasti jemaah terdampak dalam waktu singkat mengindikasikan lemahnya koordinasi data real-time. Ini adalah celah yang perlu diperbaiki agar tidak terjadi kelumpuhan layanan lebih lanjut di masa mendatang.

Langkah selanjutnya secara logis adalah percepatan distribusi informasi kepada jemaah yang sudah berada di bandara. Tanpa transparansi data jumlah terdampak, kebingungan di lapangan akan meningkat. Masyarakat perlu diingatkan bahwa volatilitas keamanan di kawasan Timur Tengah bisa saja menjadi variabel tetap dalam perencanaan perjalanan internasional, sehingga persiapan mental dan logistik jemaah di awal harus lebih matang.