DPRD DKI: Penanganan PPKS Jangan Hanya Razia, Butuh Solusi Jangka Panjang

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengubah pendekatan dalam menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Ia menegaskan bahwa strategi penertiban melalui razia semata tidak akan menyelesaikan akar masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial di ibu kota. Pendekatan humanis dan berbasis data menjadi tuntutan utama agar penanganan tersebut efektif serta berkelanjutan.

Kenneth menilai, operasi gabungan yang kerap digelar Satuan Polisi Pamong Praja sering kali hanya memindahkan lokasi pengemis atau gelandangan tanpa memberikan jalan keluar nyata bagi mereka. Tanpa adanya pembinaan keterampilan atau akses ke program bantuan sosial yang tepat sasaran, siklus kemiskinan ini akan terus berulang setiap kali razia dilakukan. Oleh karena itu, ia meminta Dinas Sosial bekerja lebih keras merancang intervensi struktural, bukan sekadar tindakan represif di lapangan.

Latar belakang permasalahan ini berakar pada kompleksitas urbanisasi Jakarta yang tinggi. Banyak warga pendatang yang terjebak dalam sektor informal dengan penghasilan minim, sehingga akhirnya bergantung pada belas kasihan publik. Data menunjukkan bahwa sebagian besar PPKS di jalanan berasal dari kelompok rentan yang kehilangan pekerjaan tetap akibat perubahan ekonomi pasca-pandemi maupun ketidakmampuan bersaing di pasar kerja formal yang semakin ketat.

Dampak dari kebijakan yang salah kaprah ini dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Ketidakberdayaan institusi negara dalam melindungi warganya menciptakan citra negatif terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, keberadaan PPKS di ruang publik juga menimbulkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum jika tidak ditangani dengan metode rehabilitasi yang jelas dan terukur.

Pemprov DKI diharapkan segera menyusun peta jalan penanganan PPKS yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah pusat. Kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan setiap individu yang terjaring mendapatkan layanan konseling, pelatihan vokasi, hingga reintegrasi sosial. Transparansi anggaran dan evaluasi berkala atas program-program kesejahteraan sosial juga wajib dijalankan agar kepercayaan publik dapat dipulihkan.

Analisis Redaksi

Suara kritis Hardiyanto Kenneth mencerminkan pergeseran paradigma yang seharusnya terjadi dalam birokrasi sosial Jakarta. Selama bertahun-tahun, narasi pembangunan kota cenderung mengutamakan estetika visual dan ketertiban fisik, sementara dimensi kemanusiaan sering kali tersingkir demi efisiensi administratif. Kritik ini penting sebagai penyeimbang agar kebijakan publik tidak jatuh pada otoritarianisme halus yang mengabaikan hak-hak dasar warga miskin.

Masyarakat perlu mewaspadai jebakan solusi instan berupa razia rutin yang justru menormalisasi kegagalan sistem perlindungan sosial. Langkah logis selanjutnya adalah menuntut akuntabilitas kinerja Dinas Sosial dalam menyerap anggaran kesejahteraan secara optimal. Jika tidak ada reformasi mendasar dalam cara pandang terhadap kemiskinan, maka keluhan anggota dewan hanyalah retorika tahunan yang gagal menyentuh substansi persoalan struktural yang membelenggu jutaan warga Jakarta.