Kerusuhan Xenofobia Pecah di Afsel, Belasan Mobil Dibakar dan Toko WNA Dijarah

Kerusuhan berdarah pecah di Afrika Selatan pada Kamis, memicu bentrokan mematikan antara pengunjuk rasa anti-imigran dengan warga negara asing. Ketegangan sosial yang sudah rapuh ini kembali tersulut setelah perintah pengadilan mewajibkan pemerintah memulai ulang pemrosesan aplikasi suaka, sebuah keputusan yang langsung dibaca massa sebagai sinyal kelemahan kontrol perbatasan.

Mengutip AFP, Jumat (9/10/2026), anarki melanda daerah Soweto, Johannesburg, serta kota pelabuhan Durban. Di tengah kekacauan tersebut, belasan kendaraan dibakar secara brutal sementara toko-toko kecil milik warga asing menjadi sasaran penjarahan liar. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peluru karet untuk membubarkan kerumunan yang membakar bisnis migran, bahkan sebuah gedung perkantoran kota ikut hangus dilalap api.

Di Durban, insiden dipicu oleh dugaan serangan seorang WNA terhadap demonstran lokal, yang kemudian berkembang menjadi pembakaran sedikitnya 14 kendaraan. Tiga warga negara asing telah ditangkap terkait provokasi awal tersebut. Sementara itu di Soweto, setidaknya 10 kendaraan habis terbakar meski tidak ada laporan korban luka; para penjarah mengobrak-abrik minimarket yang kerap dikelola kelompok migran dan selalu menjadi target empuk dalam siklus kekerasan xenofobia.

Pelaksana Tugas Komisaris Nasional Kepolisian Letnan Jenderal Puleng Dimpane menegaskan bahwa hak protes tidak memberi izin melakukan kejahatan. "Kami sedang mengejar mereka yang bertanggung jawab atas kekacauan tersebut," ujarnya, menepis narasi bahwa aksi vandalisme adalah bagian dari ekspresi politik yang sah. Pihak kepolisian kini memburu para pelaku utama di balik gelombang kekerasan yang merusak tatanan sipil ini.

Akar masalah terletak pada putusan pengadilan yang menyatakan ketentuan tertentu dalam undang-undang pengungsi inkonstitusional karena menghalangi akses sistem suaka bagi mereka yang masuk secara tidak teratur. Keputusan ini sontak menarik ratusan orang menyerbu pusat pengungsi pemerintah, termasuk individu yang tidak memenuhi syarat klaim berdasarkan penganiayaan di negara asal. Pemerintah segera memperingatkan bahwa putusan tersebut tidak otomatis memberikan status pengungsi atau tempat tinggal permanen, sembari menekankan komitmen pada pengetatan kontrol perbatasan dan percepatan deportasi yang diumumkan sejak Juni lalu.

Analisis Redaksi

Dinamika ini menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas sosial di ekonomi terbesar Afrika ketika isu migrasi berbenturan dengan krisis pengangguran struktural yang menembus angka 30%. Kekerasan xenofobia bukan sekadar reaksi emosional, melainkan alat politik menjelang pemilihan umum pemerintah daerah pada 4 November mendatang. Kelompok populis memanfaatkan ketidakpuasan publik terhadap kompetisi sumber daya langka, mengubah sentimen anti-WNA menjadi modal elektoral yang berbahaya namun efektif di mata sebagian pemilih lokal.

Langkah pemerintah memperketat perbatasan sambil menahan diri dari respons militer berlebihan akan diuji dalam beberapa minggu ke depan. Jika penegakan hukum gagal meredam amuk massa tanpa memicu eskalasi lebih lanjut, hubungan diplomatik dengan negara-negara asal migran seperti Zimbabwe dan Malawi berpotensi retak lagi, mengingat puluhan ribu orang sebelumnya telah melarikan diri akibat kekerasan serupa. Kestabilan regional bergantung pada kemampuan Pretoria membedakan antara protes kebijakan yang sah dan kriminalitas murni yang menyamar sebagai aktivisme.