Kementan Usulkan Pabrik Tepung Telur dan Daging, Target Konstruksi Mulai 2027

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) secara resmi mengusulkan pembangunan pabrik pengolahan tepung telur dan daging pada tahun 2027. Rencana strategis ini telah memperoleh dukungan awal dari Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria serta Menteri Perdagangan Budi Santoso, menandai keseriusan negara dalam menangani volatilitas harga komoditas peternakan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa usulan tersebut segera dibawa ke Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) untuk mendapatkan persetujuan lintas kementerian. "Ini baru kami akan usulkan di rakortas. Mudah-mudahan kita dirikan pabrik tepung telur dan daging. Doakan mudah-mudahan di rakortas nanti disetujui oleh kementerian lain," ujar Amran saat ditemui di kediamannya di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (9/10).

Apabila Rakortas memberikan lampu hijau, Kementan menargetkan proses konstruksi fisik dapat dimulai pada tahun depan. Amran memproyeksikan durasi pengerjaan proyek infrastruktur industri ini membutuhkan waktu antara 1,5 hingga maksimal dua tahun sebelum beroperasi penuh. Jangka waktu ini dinilai realistis mengingat kompleksitas teknis fasilitas pengolahan bahan pangan hewani yang menuntut standar sanitasi ketat.

Fasilitas ini dirancang sebagai ujung tombak integrasi ekosistem peternakan nasional dari hulu hingga hilir. Selama ini, kelebihan produksi atau surplus telur dan daging ayam kerap terbuang percuma karena keterbatasan daya serap pasar segar. Kehadiran pabrik memungkinkan konversi produk mentah menjadi barang bernilai tambah tinggi, sehingga rantai pasok menjadi lebih efisien dan minim pemborosan sumber daya alam.

Dampak jangka panjangnya menyasar dua masalah kronis: anjloknya harga jual di tingkat peternak ayam petelur dan tingginya angka impor tepung telur. Dengan tersedianya kapasitas produksi domestik, pemerintah berharap polemik fluktuasi harga bisa diredam melalui mekanisme penyangga stok. Sekaligus, substitusi impor diharapkan terjadi secara permanen, memenuhi kebutuhan industri makanan olahan lokal tanpa bergantung pada pasokan luar negeri.

Analisis Redaksi

Inisiatif ini menunjukkan pergeseran paradigma kebijakan pertanian dari sekadar mengejar volume produksi menuju penciptaan nilai tambah industri. Namun, keberhasilan rencana ini sangat bergantung pada sinkronisasi regulasi antar-kementerian, terutama terkait insentif fiskal bagi investor BUMN maupun swasta yang terlibat. Tanpa payung hukum yang jelas mengenai skema pembiayaan dan kepemilikan aset, target operasional 2027 berisiko meleset akibat birokrasi yang berbelit.

Publik perlu mencermati apakah kapasitas pabrik nantinya benar-benar menyerap seluruh surplus produksi nasional atau hanya sebagian kecil saja. Jika desain kapasitas tidak disesuaikan dengan proyeksi pertumbuhan populasi unggas, potensi kerugian investasi tetap membayangi. Langkah selanjutnya yang krusial adalah transparansi studi kelayakan ekonomi yang menjadi dasar pengajuan ke Rakortas, guna memastikan keberlanjutan finansial proyek di tengah dinamika harga pakan global.