Wali Kota Prancis Bally Bagayoko Ditegur usai Bentrok dengan Aparat saat Proteksi Mahasiswa

Konteran gas air mata menerpa mata Bally Bagayoko saat ia berdiri membubung di antara barikade polisi anti huru hara dan massa mahasiswa di Paris, Selasa (6/10), dalam satu dari beberapa insiden yang memantik gelombang kritik terhadap penanganan demonstrasi oleh aparat keamanan.

1. Video amatir yang viral itu menunjukkan Bagayoko, Wali Kota Saint-Denis berusia 53 tahun tersebut, secara fisik menghadang petugas sambil berteriak meminta mereka untuk "berhenti". Ia berada di garis depan demonstrasi yang memprotes minimnya investasi pemerintah untuk sekolah negeri. Dalam wawancara eksklusif bersama Reuters di Balai Kota Saint-Denis keesokan harinya, Rabu (7/10), Bagayoko menyatakan dukungannya penuh terhadap mahasiswa dari kawasan pinggiran Paris yang mayoritas dihuni oleh masyarakat kelas pekerja. Ia bahkan secara terbuka meminta kepolisian untuk tidak melakukan penuntutan hukum terhadap para demonstran yang menurutnya "sama sekali tidak menunjukkan perilaku agresif".

2. Perjalanan Bagayoko hingga mencapai posisi eksekutif kota bukan hal yang instan, melainkan hasil dari akumulas karier yang panjang di bidang publik dan olahraga. Lahir di Levallois-Perret pada 1973, ia tumbuh besar di wilayah Plaine, Saint-Denis, setelah keluarganya berpindah sana pada 1975. Fondasi akademinya dibangun di SMA Paul-Eluard, dilanjutkan dengan gelar master di bidang Sains dan Teknologi Pengetahuan serta pelatihan [geopolitik](https://www.kompas.com/trend/pendidikan) di Universitas Paris-8. Karier profesionalnya sempat berputar di industri transportasi sebagai eksekutif RATP sejak tahun 2000, di sela-sela kegiatannya sebagai pemain [bola basket](https://www.kompas.com/olahraga/bola-basket) semi-profesional level Nasional 2 sebelum akhirnya fokus pada kepelatihan di Saint-Denis Union Sports (SDUS).

3. Langkah politiknya diawali pada 2001 saat ia turut andil dalam pemerintahan wali kota komunis, Patrick Braouezec. Setahun kemudian, ia dipercaya menjadi wakil wali kota yang menangani komunikasi dan teknologi informasi baru, peran yang berlanjut pada 2004 di bawah kepemimpinan Didier Paillard dengan fokus pada urusan pemuda. Pada 2008, reputasinya melebar saat terpilih sebagai anggota Dewan Umum Seine-Saint-Denis dan menjabat sebagai wakil presidennya hingga 2015. Ia kemudian memperkuat barisan sayap kiri dengan bergabung ke gerakan Ensemble yang kemudian bertransformasi menjadi La France Insoumise (LFI) pada 2017. Meskipun sempat kalah dalam pilkada 2020 dan menjadi anggota dewan oposisi hingga 2026, nasibnya berbalik secara dramatis pada 15 Maret saat ia terpilih menjadi wali kota Saint-Denis dan Pierrefitte-sur-Seine dengan perolehan 50,77 persen suara di putaran pertama.

4. Pilihan politiknya yang condong ke kiri ini sejalan dengan karakter demografis Saint-Denis, sebuah kota di pinggiran utara Paris yang menjadi salah satu episentrum protes mahasiswa yang berkecamuk sejak akhir September. Wilayah ini memiliki tingkat kemiskinan lebih dari dua kali lipat rata-rata nasional Prancis. Protes yang dipicu oleh masalah ruang kelas yang padat, fasilitas sekolah yang memprihatinkan, serta kekurangan guru, kini telah melampaui isu lokal untuk menjadi kritik nasional terhadap ketimpangan akses pendidikan.

5. Insiden yang menimpa Bagayoko bukanlah pertama kalinya ia bersinggungan dengan isu pendidikan yang sensitif di kotanya. Ia sendiri yang turun ke jalanan, mengambil risiko fisik, dan menerima perawatan darurat dengan larutan garam untuk meredakan iritasi pada matanya setelah terpapar gas. Bagi Bagayoko, tindakan pemerintah pusat dinilai gagal memenuhi janji kesetaraan bagi warga kelas pekerja. Konsekuensinya, ia kini menggunakan posisinya sebagai kepala daerah untuk mendesak pembukaan kebijakan fiskal baru, termasuk tagihan pajak yang lebih tinggi untuk para miliarder sebagai kompensasi bagi defisit anggaran pendidikan.

Analisis Redaksi

Langkah Bagayoko ini merepresentasikan pola umum di mana eksekutif daerah di Prancis yang berbasis di basis sayap kiri kini mulai mengambil risiko reputasi personal untuk memosisikan diri sebagai tameng sosial. Dengan latar belakang sebagai mantan eksekutif transportasi dan anggota Front Kiri, ia memanfaatkan momen viralitas untuk memperkukuh legitimasinya di hadapan pemilih kelas pekerja yang merasa terabaikan oleh Paris pusat. Konflik ini bukan sekadar soal keamanan, melainkan eskalasi ketegangan institusional antara pemerintah pusat yang memprioritaskan kontrol ketertiban dengan pemerintah daerah yang memprioritaskan tekanan politik untuk reformasi struktural.

Yang perlu diwaspadai dari situasi ini adalah erosi garis demarkasi antara pejabat publik dan aksi massa jalanan. Jika wali kota secara aktif menggalang penghalang fisik dan memprovokasi aparat keamanan di lapangan, hal ini dapat memicu preseden di mana pejabat daerah mengabaikan mandat mereka untuk menengahi ketegangan, dan justru memperburuk polarisasi. Bagi pemerintah pusat, kegagalan merespons keluhan infrastruktur pendidikan di pinggiran Paris dengan serius berpotensi melahirkan lebih banyak "Bagayoko" di kota-kota lain, yang siap mempolitisasi setiap insiden keamanan sebagai alat tekanan politik. Langkah logis selanjutnya adalah negosiasi tingkat nasional yang melibatkan tidak hanya kementerian dalam negeri, tetapi juga asosiasi wali kota untuk menemukan titik tengah antara ketertiban dan kebutuhan mendesak akan perbaikan fasilitas pendidikan di wilayah yang tertinggal.