Pemerintah AS Usulkan Biaya Optimal Practical Training untuk Mahasiswa Asing Jadi Rp1,25 Miliar

Pemerintahan Presiden Donald Trump resmi mengusulkan kenaikan biaya signifikan bagi mahasiswa internasional pemegang visa F-1 di Amerika Serikat. Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) menetapkan tarif hingga US$70.000 atau sekitar Rp1,25 miliar untuk mengikuti program pelatihan kerja atau Optional Practical Training (OPT). Proposal ini dipublikasikan secara daring pada Rabu (8/10/2026) dan langsung memicu kekhawatiran di kalangan akademisi serta pelaku industri teknologi.

Dalam dokumen usulan tersebut, DHS menegaskan bahwa biaya US$70.000 akan diterapkan kepada institusi bersertifikat sebagai syarat wajib bagi mahasiswa asing untuk mengakses program OPT. Biaya ini bukan sekali bayar, melainkan berlaku untuk setiap periode pelatihan kerja. Selain itu, setiap pelatihan kerja tambahan akan dikenakan denda atau biaya ekstra sebesar US$30.000 atau setara Rp534 juta. Angka ini melampaui jauh dari biaya saat ini yang hanya berkisar di US$500 atau Rp8,9 juta.

DHS menyatakan alasan utama pengetatan aturan ini adalah untuk memerangi penipuan dan memperkuat integritas sistem imigrasi. "Untuk memerangi penipuan, memperkuat integritas sistem imigrasi, dan melindungi pekerja AS," kutipan langsung dari dokumen resmi tersebut menjadi justifikasi utama langkah tegas ini. Badan imigrasi itu beralasan bahwa biaya besar ini bertujuan memastikan pemberi kerja, mahasiswa, dan institusi menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan izin masuk sebagai non-imigran F-1.

Secara historis, program OPT menjadi jalur kritis bagi mahasiswa asing untuk mendapatkan pengalaman kerja di AS. Kebijakan ini memungkinkan mereka bekerja hingga 20 jam per minggu saat kuliah dan melanjutkan pelatihan pasca-lulus. Khusus untuk bidang Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM), durasi pekerjaan bisa diperpanjang. Jalur ini kerap menjadi batu loncatan menuju visa kerja H-1B yang banyak digunakan perusahaan AS untuk merekrut tenaga profesional dari negara seperti India dan China.

Respons keras datang dari Doug Rand, direktur Topik Terkait:#Ekonomi & Pasar#Pemerintah#Usulkan#Biaya#Optimal