WRI Indonesia: Alihkan Logistik ke Truk Listrik, RI Hemat Subsidi Rp161 Triliun

Transisi armada logistik nasional ke truk listrik berpeluang mengunci penghematan fiskal negara hingga Rp161 triliun dari pos subsidi solar.

Proyeksi ini diungkap Dimas Fadhil, Urban Mobility Manager WRI Indonesia, dalam forum Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (7/10). Analisa lembaga riset itu menegaskan, lonjakan kebutuhan solar akan mengerek volume impor bahan bakar minyak. Beralih ke kendaraan kargo listrik memutus rantai ketergantungan tersebut.

Tren konsumsi energi untuk sektor logistik tidak melandai. Dimas mencatat pertumbuhan permintaan solar akan terus berjalan seiring ekspansi ekonomi. Jika status quo dipertahankan, beban anggaran untuk subsidi dan impor akan membengkak. Skema truk listrik hadir sebagai solusi struktural untuk memangkas biaya luar negeri.

Industri logistik masih menyimpan keraguan. Harga beli unit truk listrik masih tinggi dibandingkan diesel. Keandalan jarak tempuh dan ketersediaan stasiun pengisian ulang menjadi titik lemah. Infrastruktur pengisian daya permanen masih jauh dari kata siap digunakan di koridor utama.

Untuk menjembatani gap tersebut, skema green freight corridor kini memasuki fase uji coba. Uji coba ini dijalankan dengan lima pilar utama, mulai dari penataan tata kelola, perekrutan pelaku usaha untuk trial, hingga pemantauan terukur. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan turut mendukung koordinasi lintas pemangku kepentingan. Uji coba ini dirancang sebagai sandaran sebelum regulasi resmi disahkan.

Analisis Redaksi

Angka Rp161 triliun bukan sekadar statistik. Angka ini mengindikasikan risiko fiskal yang serius jika negara tetap mandri di era BBM fosil. Penghematan ini bisa dialokasikan untuk program produktif lain. Transisi ini menjadi instrumen stabilisasi ekonomi jangka panjang.

Utang dari pembelian unit listrik awal akan kembali melalui efisiensi operasional. Namun, hambatan infrastruktur tetap menjadi batu sandungan. Tanpa jaringan charging yang merata, potensi penghematan ini hanya akan berhenti di atas kertas. Pemerintah harus memastikan skema green freight corridor benar-benar teruji sebelum diterapkan skala luas.

Keberhasilan ini bergantung pada komitmen politik untuk mengunci kebijakan pengisian daya dan standarisasi kendaraan. Jika pilar evaluasi dan tata kelola dijalankan dengan ketat, Indonesia bisa memotong ketergantungan impor solar sekaligus memperkuat daya saing logistik domestik.