Wamenko Ekonomi Terima 8 Tugas Airlangga, Fokus Pariwisata & Stimulus

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menerima delapan butir penugasan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut Dradjad, tugas tersebut mencakup berbagai instrumen, mulai dari stimulus hingga pariwisata, yang diarahkan untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen. "Ada delapan butir. Mulai dari masalah stimulus sampai kemudian masalah pariwisata, masalah terutama terkait untuk mendorong pertumbuhan," ujar Dradjad.

Target tersebut diharapkan dapat dicapai dan bahkan berpotensi lebih tinggi jika seluruh pihak bekerja secara cepat dan optimal. Dradjad menegaskan sejumlah stimulus yang telah berjalan perlu dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk subsidi upah, pembukaan rekening, program magang, dan bantuan pangan.

Pemerintah juga telah mengidentifikasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target pertumbuhan pada kuartal IV-2026 dan 2027. Sektor swasta dinilai memiliki peran besar, namun masih menghadapi hambatan seperti persoalan perizinan dan ketidaksesuaian kebijakan.

Dradjad menilai salah satu tugas yang diberikan adalah membantu mengurangi berbagai hambatan tersebut. "Kita membantu Pak Menko untuk mengurangi bottleneck-bottleneck private investment, operasi, termasuk licensing dan juga ketidaksinkronan policy," ujarnya. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga akan dilakukan untuk menyelesaikan berbagai hambatan tersebut.

Analisis Redaksi

Delapan tugas yang diberikan Airlangga kepada Dradjad mencerminkan fokus pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui berbagai sektor. Penekanan pada stimulus dan pariwisata menunjukkan strategi ganda untuk memacu pertumbuhan, baik dari sisi permintaan maupun penawaran.

Optimisme Dradjad tentang potensi pertumbuhan di atas 6 persen perlu diimbangi dengan realitas tantangan yang dihadapi, terutama hambatan investasi swasta. Kemampuan pemerintah dalam mengatasi bottleneck-bottleneck ini akan menentukan keberhasilan pencapaian target pertumbuhan.

Peran koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi kunci dalam mengatasi hambatan teknokratis dan politis. Pemerintah perlu menunjukkan kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif di lapangan, bukan hanya di tingkat pusat.