BNPB: Karhutla 6 Provinsi Lahan Gambut Masih Berat, 186 Hektare Dipadankan

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Suharyanto menegaskan bahwa status kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi berlahan gambut masih berkategori berat. Hingga saat ini, tim gabungan tengah berupaya memadamkan api yang melahap sekitar 186 hektare lahan gambut. Pernyataan ini disampaikan saat Suharyanto menerima kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, di Graha BNPB, Jakarta, pada Selasa (6/10). "Kondisi Karhutla sampai hari ini memang masih berat di enam provinsi lahan gambut. Tadi kami laporkan ke Bapak Menko, yang sedang dipadamkan hari ini ada 186 hektare," kata Suharyanto dikutip dari keterangan tertulis.

Enam provinsi yang menjadi fokus utama penanganan tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Di luar wilayah prioritas ini, BNPB mencatat adanya 13 kejadian kebakaran dengan luasan lebih dari 400 hektare. Meski lokasinya tersebar di berbagai daerah, api di luar lahan gambut ini relatif lebih mudah diatasi karena terjadi di lahan mineral.

Suharyanto mengakui bahwa pemadaman di lahan gambut sangat sulit. "Hari ini bisa dipadamkan semua, belum tentu besok sudah selesai karena bisa muncul titik kebakaran baru," ucap dia. Kondisi paling parah saat ini terpantau di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Kabut asap pekat di kedua wilayah itu dilaporkan telah mengganggu aktivitas penerbangan. Sementara di Jambi, yang sebelumnya sempat terkendali, kembali muncul titik api baru di kawasan Taman Nasional Bukit Sembilan. Api menghanguskan hingga 300 hektare lahan, namun saat ini luasan api telah berhasil ditekan menjadi sekitar 140 hektare.

Terkait dampak kesehatan, BNPB terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Distribusi perlengkapan seperti masker telah dilakukan secara masif di wilayah-wilayah terdampak. BNPB mengakui ada peningkatan jumlah warga yang jatuh sakit akibat paparan asap. Pelayanan kesehatan pun terus dimaksimalkan sesuai arahan Menteri Koordinator untuk meminimalkan risiko pada masyarakat rentan.

Fenomena El Nino tahun 2026 yang datang lebih cepat dari siklus biasanya turut berdampak pada terjadinya karhutla. "Biasanya kita mengalami siklus empat tahunan seperti 2015, 2019, 2023. Seharusnya siklus berikutnya di 2027, tetapi alam tidak bisa diprediksi. Di tahun 2026 ini kita kembali mengalami kondisi El Nino dengan kebakaran yang cukup besar," tutur Suharyanto. Selama sebulan ke depan, BNPB beserta seluruh jajaran terkait akan terus bekerja keras melakukan pemadaman dan mendistribusikan peralatan yang dibutuhkan masyarakat.

Analisis Redaksi

Adanya El Nino yang datang lebih cepat dari siklus empat tahunan (2015, 2019, 2023) menunjukkan bahwa pola cuaca ekstrem tidak lagi bisa diprediksi secara linear. Ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah untuk tidak berpuas diri hanya berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya. Kesiapan infrastruktur penanggulangan harus selalu dalam kondisi siaga, karena faktor iklim global kini memiliki kecepatan perubahan yang lebih dinamis dari yang biasa diasumsikan dalam perencanaan penanganan bencana.

Fakta bahwa api di Taman Nasional Bukit Sembilan, Jambi, sempat terkendali namun kembali membesar menjadi indikasi bahwa upaya pemadaman hanya dengan teknis basah (bom air/timbunan air) saja tidak cukup. Perlu ada pengawasan ketat terhadap sumber api dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pembakaran, termasuk di sekitar kawasan konservasi. Kegagalan mengunci api di lahan gambut ini juga mengonfirmasi kerentanan ekosistem Indonesia terhadap kebakaran yang dapat merambat dengan cepat jika musim kemarau berlanjut.

Dampak asap yang mengganggu penerbangan dan meningkatnya kasus penyakit pernapasan di enam provinsi prioritas menunjukkan bahwa karhutla bukan lagi sekadar masalah lingkungan, melainkan juga ancaman kesehatan publik dan kerugian ekonomi langsung. Koordinasi lintas kementerian, khususnya antara BNPB dan Kementerian Kesehatan, harus diperkuat dengan data real-time kesehatan warga. Jika asap terus pekat, potensi lonjakan angka kesakitan akan menambah beban fasilitas umum yang mungkin sudah kewalahan.