Danantara Targetkan 750 BUMN Tutup, Klaim Hemat Rp100 Triliun hingga 2026

CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslan, menegaskan bahwa proses streamlining atau pemangkasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini menyentuh angka 354 perusahaan. Pernyataan ini ia sampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat pada Senin (5/10), menandai akselerasi konsolidasi entitas milik negara yang ditargetkan mencapai 750 perusahaan hingga akhir 2026.

Menurut Rosan, pemangkasan ini bukan sekadar penutupan kantor, melainkan rasionalisasi struktural. Dari 354 entitas yang sedang dipangkas, sebagian besar sebenarnya sudah dalam kondisi dormant atau tidak lagi menjalankan kegiatan usaha, meskipun badan hukum perusahaannya masih terdaftar. Pemerintah melakukan konsolidasi melalui skema penggabungan vertikal, horizontal, maupun reunifikasi usaha sejenis untuk memangkas biaya operasional yang membengkak.

Konsolidasi horizontal menjadi salah satu fokus utama, terbukti dari penggabungan enam perusahaan asset management yang sebelumnya tersebar di berbagai anak perusahaan perbankan BUMN menjadi satu entitas tunggal. Rosan memberikan contoh konkret di sektor jasa, di mana 137 unit hotel dan hampir 75 rumah sakit milik BUMN kini digabungkan untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan duplikasi layanan yang tidak efisien di pasar.

Rosan mengungkapkan data krusial mengenai ketimpangan kinerja: dari 1.074 entitas BUMN sebelumnya, hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97 persen dividen bagi negara. Sebaliknya, 52 persen sisanya justru tercatat merugi. "Target kita streamlining itu terus," ujar Rosan. Pemerintah akan memberikan ruang lebih besar bagi sektor swasta untuk mengambil alih bisnis yang dinilai tidak strategis dan dapat dikelola lebih baik oleh private sector.

Langkah ini melanjutkan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang telah menutup 328 BUMN sejak pelantikannya pada Oktober 2024. Penutupan tersebut dilaporkan menghemat anggaran negara hingga Rp50 triliun dari pos biaya operasional, termasuk gaji direksi, komisaris, serta sewa gedung dan kendaraan. Pemerintah menargetkan total penghematan Rp100 triliun jika target penutupan 750 perusahaan tercapai di 2026, sambil secara paralel memacu kinerja BUMN yang masih untung, seperti PT Pupuk Indonesia yang naik laba 252 persen dan PT Timah Tbk yang melonjak sembilan kali lipat.

Analisis Redaksi

Data yang diungkap Rosan Roeslan menggarisbawahi sebuah paradoks kronis: birokrasi perusahaan negara yang terlalu gemuk justru menjadi bobot yang menghambat daya saing nasional. Konsolidasi 354 BUMN ini bukan sekadar memangkas biaya, tetapi strategi survival untuk memastikan entitas negara tidak terus-menerus menjadi beban fiskal. Ketika 97% dividen berasal dari segelintir 15 perusahaan, jelas bahwa ribuan entitas lainnya hanya menjadi penutup buku akuntansi yang menggerus nilai ekonomi.

Keberanian pemerintah untuk membuka ruang bagi sektor swasta dalam bisnis non-strategis adalah sinyal pergeseran paradigma dari state-driven ke market-driven. Namun, langkah ini menuntut pengawasan ketat agar 'privatisasi' terselubung tidak menguntungkan pihak-pihak tertentu. Jika efisiensi ini berhasil, tagline penghematan Rp100 triliun bukan sekadar janji politik, melainkan realitas anggaran yang bisa dialihkan ke infrastruktur atau kesehatan, dua sektor yang paling mendesak.

Waspada terhadap resistensi internal dan potensi pengangguran struktural akibat pemutusan hubungan kerja massal di entitas-entitas yang digabungkan. Transparansi dalam proses ini harus dijaga agar publik tidak merasa 'BUMN dijual murah' di belakang layar. Keberhasilan reformasi ini akan diukur bukan hanya dari berapa banyak BUMN yang ditutup, tetapi seberapa signifikan peningkatan nilai tukar rupiah dan daya beli masyarakat di tahun-tahun berikutnya.