Ribuan Pelajar Prancis Demo, 5.000 Orang Ditangkap, Geffray Akui Krisis SDM Pendidikan

Gerakan protes yang mengguncang Prancis dalam sepekan terakhir ini melibatkan demonstrasi besar-besaran di setidaknya 1.200 sekolah menengah atas (lycee), dengan lebih dari 5.000 orang ditangkap sejak Senin lalu. Sengketanya bukan sekadar soal disiplin, melainkan ledahan ketidakpuasan struktural: hampir 10% jam pelajaran tahun ajaran 2024-2025 tidak terlaksana, memicu kemarahan pelajar berusia 14-18 tahun yang kini berhadapan langsung dengan aparat keamanan.

Situasi di lapangan memanas ketika para pelajar memblokade pintu masuk sekolah hingga bentrok dengan polisi. Di beberapa kota, respons aparat menggunakan gas air mata memicu kecaman karena demonstran secara hukum masih tergolong anak-anak. Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah penangkapan yang signifikan, sementara Menteri Pendidikan Édouard Geffray mengakui bahwa sekitar 735 lembaga pendidikan terdampak secara langsung oleh dinamika ini.

Akar masalahnya terkonfirmasi oleh data resmi Kementerian Pendidikan: sekitar 7,5% dari total jam pelajaran yang hilang disebabkan oleh kegagalan menemukan guru pengganti. Kekurangan ini berdampak pada infrastruktur dan sumber daya. Seorang siswa di Pantin, pinggiran Paris, menuturkan kepada Reuters, “Kami satu kelas berisi 35 orang, dan kami tidak memiliki cukup kursi di ruang kelas.” Di Strasbourg, siswa lain mengeluh kepada AFP bahwa suhu 35 derajat Celsius menjadikan kelas tidak layak huni, ditambah toilet yang tidak memadai dan kebocoran air.

Narasi ketidakstabilan ini diperkuat oleh keluhan kurangnya perawat dan pengawas. “Kami tidak memiliki perawat maupun pengawas, dan yang mereka lakukan untuk kami hanya mengambil ponsel kami,” ujar seorang siswa kepada AFP. Kekesalan serupa muncul terkait sistem pendaftaran universitas Parcoursup, yang dipandang sebagai sumber stres dan ketidakpercayaan terhadap sistem pendidikan nasional. Serikat pelajar bahkan telah mengumumkan aksi lanjutan pada Selasa (6/10) mendatang.

Pemerintah Prancis menghadapi dilema politis. Mereka mengakui keluhannya beralasan, tetapi menuduh kelompok kiri garis keras menunggangi demonstrasi dan menyatakan kekerasan tidak dapat dibenarkan. Geffray mengakui kompleksitas gerakan ini, menyatakan, “Salah satu kesulitan dalam gerakan ini adalah tidak adanya tuntutan nasional. Semuanya bermula dari tuntutan-tuntutan lokal,” yang menyulitkan pemerintah dalam merumuskan solusi nasional yang terpadu.

Analisis Redaksi

Kekuatan utama gerakan ini terletak pada skala dan desentralisasi tuntutannya. Ketika seruan dari 1.200 sekolah menyatu meski dengan isu lokal yang berbeda-beda, negara kehilangan kemampuan untuk membalikkan narasi bahwa ini sekadar keluh kesah minoritas. Data 7,5% kegagalan pengisian guru pengganti adalah angka yang fatal secara sistemik; ini bukan lagi sekadar penghematan anggaran, melainkan kegagalan infrastruktur dasar negara dalam menjamin hak warga atas pendidikan. Pemerintah harus waspada bahwa memosisikan pelajar sebagai “anak-anak” sambil menangkap ribuan di antaranya adalah jebakan retoris yang berpotensi memperdalam legitimasi gerakan jalanan.

Dampak jangka pendek akan terlihat pada intensitas blokade di 6 Oktober. Jika pemerintah tetap pada jalur keamanan tanpa dialog substansial terhadap isu guru dan Parcoursup, potensi meluasnya konflik ke institusi pendidikan tinggi atau pekerja pendidikan lainnya sangat terbuka. Logikanya, tekanan yang sudah tertahan di tingkat SMA akan mencari saluran baru. Masyarakat Indonesia perlu mencermati ini sebagai peringatan dini: ketika sektor pendidikan mengalami kehausan sumber daya hingga 10% jam pelajaran hilang, dampaknya tidak akan terjawab dengan reaktif, melainkan membutuhkan audit kebijakan struktural yang fundamental.