Wamendagri Bima Arya Tinjau Banjir Bandang Solok, Pastikan Dukungan Pusat dan Percepatan TKD

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memastikan pemerintah pusat siap mendukung penuh penanganan banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar), dengan mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait demi keberlanjutan masa tanggap darurat yang kini diperpanjang tujuh hari ke depan.

Kunjungan langsung ke Posko Darurat Bencana Hidrometeorologi Banjir Bandang pada Kamis (1/10) itu bukan sekadar seremonial. Bima datang untuk memetakan kebutuhan riil Pemerintah Kabupaten Solok yang masih berjibaku di lapangan. Kebutuhan fisik untuk normalisasi wilayah terdampak mendesak dipenuhi. Alat berat harus segera didatangkan. Personel penanggulangan bencana juga perlu ditambah agar kerja-kerja pembersihan tidak mandek di tengah jalan.

Bima mengapresiasi respons cepat pemerintah daerah setempat terhadap musibah ini. "Kesiapsiagaan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, dan jajaran ini sungguh luar biasa. Kami melihat langkah-langkah taktis di lapangan sudah dilakukan," ujarnya saat meninjau posko darurat. Peninjauan tersebut sekaligus menjadi cara pemerintah pusat mengukur sejauh mana alokasi tenaga dan sumber daya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyentuh titik-titik paling kritis.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok yang disampaikan Bupati Jon Firman Pandu menunjukkan skala dampak bencana yang cukup masif. Banjir bandang yang menerjang Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, berdampak langsung terhadap 570 jiwa. Sebanyak 62 jiwa mengungsi di empat lokasi pengungsian terpusat, sementara 508 jiwa lainnya memilih mengungsi secara mandiri ke area yang lebih aman. Sebagian besar warga kini telah kembali ke rumah masing-masing, kecuali empat kepala keluarga (KK) yang bertahan di pengungsian karena rumah mereka rusak berat.

Fase pemulihan menuntut perhatian lebih dari sekadar pengerukan lumpur. Bima meminta Pemkab Solok mulai menyusun peta mitigasi jangka panjang, termasuk mempertimbangkan masukan pakar terkait kemungkinan relokasi maupun penataan ulang fasilitas pemerintahan yang porak-poranda. Pelayanan publik wajib tetap berjalan meski kantor-kantor terendam banjir. Kondisi dokumen dan arsip penting harus diselamatkan agar kerusakan akibat bencana tidak melumpuhkan layanan kepada masyarakat.

Di luar urusan kebencanaan, Bima menyoroti satu persoalan klasik yang kerap menghambat pembangunan daerah: realisasi Transfer ke Daerah (TKD). Ia mendorong pemerintah pusat dan daerah mengidentifikasi kendala penyerapan anggaran tersebut secara jujur. "Kira-kira ada kendala apa saja yang bisa kita atasi, kita koordinasikan dan apakah sudah ada prediksi, persentase yang masih memungkinkan. Karena seperti Pak Bupati sampaikan, TKD kan diperjuangkan bersama-sama tentu ada harapan ini memberikan dampak bagi warga di Kabupaten Solok," tandasnya.

Analisis Redaksi

Langkah Wamendagri menyambungkan isu kebencanaan dengan percepatan realisasi TKD memperlihatkan cara pandang yang tepat sasaran. Bantuan darurat memang vital untuk fase penyelamatan, tetapi pemulihan infrastruktur dan ekonomi warga sangat bergantung pada aliran dana transfer yang selama ini kerap tersendat di birokrasi. Jika Pemkab Solok mampu menyerap TKD secara maksimal pasca-bencana, rekonstruksi tidak akan bertumpu semata-mata pada belas kasihan bantuan pusat yang sifatnya sementara.

Keputusan memperpanjang masa tanggap darurat selama tujuh hari ke depan adalah langkah logis mengingat empat KK masih kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan normalisasi fisik baru dimulai. Namun, wacana relokasi dan penataan ulang fasilitas pemerintahan yang dilontarkan Bima menyimpan kompleksitas tersendiri. Relokasi bukan sekadar memindahkan bangunan, melainkan membongkar ikatan sosial dan ekonomi masyarakat Nagari Batang Barus yang sudah terbangun puluhan tahun. Kajian mendalam mutlak diperlukan sebelum keputusan final diambil.

Yang patut diwaspadai ke depan adalah siklus bencana hidrometeorologi yang makin sulit diprediksi. Koordinasi antara BNPB, Kemendagri, dan Pemkab Solok harus bertransformasi dari pola reaktif menjadi preventif. Pemetaan zona rawan longsor dan banjir bandang di Kecamatan Gunung Talang perlu diperbarui dengan data topografi terbaru. Tanpa mitigasi struktural yang tegas, perpanjangan tanggap darurat hanya akan menjadi rutinitas tahunan yang menguras anggaran negara dan merenggut rasa aman warga.