INKA Rugi Rp677 Miliar, Danantara Kaji Suntik Modal dan Impor KRL Bekas

Pertimbangan suntik modal PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA kini menjadi sorotan setelah Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia mengungkap posisi ekuitas perusahaan yang bernilai negatif serta beban pinjaman tak berkelanjutan atau unsustainable loan mencapai Rp4,7 triliun. Langkah strategis ini tidak bisa dilepaskan dari ambisi pemerintah dalam mempercepat elektrifikasi jalur kereta api nasional, sebuah misi yang menuntut kapasitas produksi dalam negeri yang saat ini dinilai belum sanggup mengimbangi kebutuhan ekspansi jaringan. Situasi ini memaksa regulator untuk mencari solusi hibrida, mengingat keterbatasan pabrik dalam negeri dalam memenuhi permintaan armada yang terus melonjak.

Keuangan INKA memang sedang dalam kondisi kritis. Dony Oskaria, Kepala Badan Pengelola BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia, secara terbuka mengakui bahwa kondisi perseroan tidak baik-baik saja. Dalam siaran resminya pada Selasa (15/9), ia menegaskan adanya kerugian sebesar Rp677 miliar dan ekuitas negatif yang menjadi pemicu utama ketidakstabilan struktur modal perusahaan. Dony menyatakan bahwa proses transformasi ini harus berjalan paralel dengan kesiapan industri lokal untuk menyerap program elektrifikasi rute-rute vital, termasuk KRL Jakarta-Cikampek, Jakarta-Sukabumi, hingga Jakarta-Merak.

Sebagai penyeimbang, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin mengusulkan solusi peralihan berupa impor kereta bekas dari Jepang untuk menutupi kekosongan armada. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI pada Rabu (23/9), Bobby menjelaskan bahwa langkah ini merupakan strategi bridging yang krusial. Ia menyoroti bahwa rata-rata usia kereta KAI sudah melampaui 41 tahun, sebuah angka yang menandai titik kritis keselamatan dan efisiensi operasional. Dengan tren pertumbuhan penumpang KRL Jabodetabek yang mencapai 11,3 persen pada semester I 2026, jumlah pengguna harian kini tembus 1,1 juta orang, jauh melampaui asumsi konservatif awal.

Danny merinci bahwa kebutuhan penambahan keretrainset untuk layanan KRL Jabodetabek pada tahun 2026 diperkirakan menyentuh 105 rangkaian. Angka ini muncul dari perhitungan ketat di tengah lonjakan volume penumpang yang signifikan. Sementara itu, Danantara tengah melakukan kajian komprehensif terkait rasio keuntungan dan biaya atau cost and benefit dari rencana impor tersebut. Dony menambahkan bahwa seluruh hasil produksi INKA memiliki kepastian pasar yang jelas karena offtakenya dijamin oleh KAI, sebuah aspek yang membuat opsi injeksi ekuitas tetap layak untuk dipertimbangkan secara serius dalam roadmap transportasi publik nasional.

Implikasi dari kondisi ini dirasakan langsung oleh publik yang mengandalkan KRL sebagai urat nadi mobilitas. Keterlambatan pengadaan armada tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga berpotensi membebani sistem transportasi perkotaan dalam jangka panjang. Dengan kombinasi utang besar dan kapasitas produksi terbatas, industri dalam negeri dipaksa untuk beradaptasi sementara waktu dengan aset asing yang lebih tua. Hal ini menciptakan paradoks di mana percepatan elektrifikasi justru dihalang oleh ketergantungan pada aset impor bekas, sebuah situasi yang menuntut keputusan cepat dari pemangku kepentingan di sektor transportasi dan BUMN.

Analisis Redaksi

Keputusan Danantara untuk mengkaji suntik modal kepada INKA merupakan sinyal kuat bahwa negara tidak tinggal diam menghadapi defisit di sektor manufaktur strategis. Namun, langkah ini membawa risiko fiskal yang nyata jika efisiensi operasional tidak diiringi secara simultan. Ketersediaan offtake yang pasti dari KAI menjadi jangkar valuasi yang membuat investasi ini berpotensi menghasilkan imbal hasil, asalkan proses transformasi industrial dapat berjalan mulus tanpa hambatan birokratis yang berlebihan.

Sisi lain dari mata koin ini adalah urgensi impor KRL bekas Jepang yang diproyeksikan dapat mengisi celah pasar dalam jangka pendek. Dengan asumsi masa pakai maksimum 10 tahun, aset ini adalah solusi temporan yang rasional untuk mengatasi krisis kapasitas. Namun, masyarakat perlu mewaspadai potensi biaya pemeliharaan yang dapat membengkak seiring bertambahnya usia armada, yang seharusnya bisa dihindari jika produksi lokal mampu mengejar ketertinggalan dalam 1-2 tahun ke depan.

Danantara perlu menjaga transparansi dalam proses audit keuangan INKA, mengingat besarnya nilai unsustainable loan yang mencapai Rp4,7 triliun. Setiap penyuntikan modal harus disertai dengan peta jalan restrukturisasi utang yang jelas. Koordinasi lintas sektoral antara Kementerian Perhubungan, BUMN, dan regulator pasar modal menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa percepatan elektrifikasi tidak hanya tercapai secara infrastruktur, tetapi juga secara ekonomi dan keberlanjutan.