Gantikan Pratikno, Sugiono Langsung Garap PR Pendidikan Gratis dan Rekonstruksi Bencana di Kemenko PMK

Presiden RI Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) menggantikan Pratikno melalui reshuffle kabinet pada Kamis (1/10). Segera setelah serah terima jabatan di Istana Merdeka, pejabat baru ini menyatakan akan langsung berkoordinasi dengan pendahulunya untuk memetakan seluruh pekerjaan rumah yang menumpuk di kementerian tersebut.
Sugiono menegaskan komunikasi intensif menjadi langkah pertamanya. Ia ingin memahami secara utuh beban kerja yang harus diselesaikan. "Tentu saja setelah ini saya akan berkoordinasi dengan Pak Pratik untuk mendalami apa yang menjadi pekerjaan rumah di Kementerian Koordinator PMK. Tadi juga sudah sempat disampaikan pada saat di dalam," kata Sugi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/10).
Pratikno merespons cepat proses transisi itu. Dikonfirmasi terpisah, ia memastikan sudah berbicara dengan Sugiono ihwal agenda-agenda mendesak ke depan. Salah satu isu berat yang ia sebutkan adalah rekonstruksi pasca bencana di berbagai tempat yang membutuhkan penanganan lintas sektoral segera.
Perintah presiden terkait sektor pendidikan turut mengemuka dalam pembicaraan kedua menteri itu. Pratikno secara spesifik menyinggung instruksi langsung dari kepala negara. "Kemudian juga mengenai pendidikan, Pak Presiden memberikan perintah mengenai pendidikan gratis. Terus kemudian beberapa inovasi di bidang pendidikan juga banyak kan, sekolah unggul garuda, sekolah nasional terintegrasi," ujar Pratikno.
Mantan Menko PMK itu menutup masa tugasnya dengan rasa syukur. Pratikno mengucapkan terima kasih kepada Prabowo karena sudah dipercaya memimpin kementerian tersebut sekitar dua tahun ini. Ia menyebut penugasan itu sebagai kehormatan pribadi mengingat latar belakang akademisnya sangat relevan. "Yang memang menjadi bidang saya, di bidang pembangunan manusia. Kami sampaikan terima kasih kepada bapak presiden atas kepercayaan, mandat yang diberikan," ucap dia.
Pergantian ini memicu efek domino di pos kementerian lain. Posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono kini diisi oleh Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir. Sugiono sendiri berterima kasih kepada Prabowo atas kepercayaan baru yang diberikan kepadanya untuk mengemban amanah sebagai Menko PMK.
Analisis Redaksi
Penunjukan Sugiono dari pos diplomatik tertinggi menuju urusan domestik seperti pembangunan manusia menunjukkan pergeseran strategi pemerintahan Prabowo. Fokus utama yang langsung disodorkan Pratikno—pendidikan gratis, sekolah unggul garuda, dan sekolah nasional terintegrasi—bukan sekadar wacana. Ini adalah program padat modal yang menuntut eksekusi birokrasi luar biasa rapi. Transisi yang mulus antara kedua tokoh ini menjadi syarat mutlak agar program unggulan presiden tidak tersandung masalah teknis di lapangan.
Rekonstruksi pasca bencana yang turut disebut Pratikno menambah lapisan kerumitan bagi Sugiono. Kemenko PMK tidak hanya mengurus kebijakan jangka panjang seperti pendidikan, tetapi juga dituntut responsif terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi sewaktu-waktu. Kapasitas koordinasi lintas kementerian akan diuji sejak hari pertama kerja. Kegagalan menyinkronkan dua beban ini berpotensi membuat program pendidikan gratis kehilangan momentum politik maupun anggaran.
Naiknya Arrmanatha Nasir mengisi kursi Menteri Luar Negeri juga patut dicermati. Pergeseran personel ini menandakan Prabowo menginginkan kesinambungan kebijakan luar negeri sembari menyuntikkan energi baru di sektor sosial domestik. Publik perlu mengawasi apakah Sugiono mampu menerjemahkan pengalaman diplomasi internasionalnya menjadi terobosan konkret dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia, atau justru tenggelam dalam rutinitas birokrasi kementerian yang selama ini dikenal lamban bergerak.
BERITA TERKAIT (Politik)

MA Batalkan Suket Ijazah Gibran, Elite Politik Tuntut Penegasan Status Wapres

Demokrat Nilai Gibran Tak Lagi Memenuhi Syarat Wapres Usai MA Putuskan Suket Tidak Sah

Klarifikasi Wamendagri: Insentif Rp1 Triliun untuk Pemda Cakup Stunting, Rumah, dan Inflasi
