Senin, 2 November 2026 ☼Jakarta 29°C
berita hari ini.

Dicopot dari Menko PMK, Pratikno Datang ke Istana Penuhi Undangan Pelantikan Wantimpres

PolitikSiti RahmawatiSiti RahmawatiSumber: CNN Nasional
Siti Rahmawati
Siti Rahmawati
News Desk

Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

Dicopot dari Menko PMK, Pratikno Datang ke Istana Penuhi Undangan Pelantikan Wantimpres
BAGIKAN:

Eks Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/10), untuk memenuhi undangan pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Kedatangan tokoh yang sehari sebelumnya terkena reshuffle kabinet ini mengonfirmasi kuat kabar bahwa ia akan mengisi posisi penasihat presiden.

Pratikno tidak menyembunyikan maksud kedatangannya. "Iya ini saya diundang untuk pelantikan apa Watimpres ya," ujar Pratikno kepada wartawan di Istana. Ia menolak menjelaskan lebih jauh soal komposisi maupun detail pelantikan kali ini. Alasannya sederhana: dokumen resmi belum ada di tangannya. "Nanti kita lihat saya belum memperoleh salinan keppres," kata dia.

Langkah Pratikno ke Istana terjadi selang 24 jam setelah posisinya sebagai Menko PMK digantikan oleh Sugiono, yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri. Pencopotan itu berlangsung pada Kamis (1/10). Meski kehilangan kursi menteri, Pratikno memilih merespons dengan kepala dingin. Ia menyampaikan apresiasi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto karena telah memberinya mandat di sektor yang memang menjadi keahlian akademisnya.

"Yang memang menjadi bidang saya, di bidang pembangunan manusia. Kami sampaikan terima kasih kepada bapak presiden atas kepercayaan, mandat yang diberikan," ucapnya. Sikap ini menunjukkan transisi kekuasaan yang tertata rapi di lingkaran dalam istana, tanpa gesekan terbuka antara pejabat lama dan presiden.

Wantimpres bukan lembaga sembarangan. Badan ini bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara, berkedudukan di bawah Presiden, serta bertanggung jawab langsung kepadanya. Bagi Pratikno, penugasan baru ini melanjutkan rekam jejak panjangnya di pemerintahan. Sebelum ditunjuk Prabowo menjadi Menko PMK, ia menjabat Menteri Sekretaris Negara selama 10 tahun penuh mendampingi Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Pondasi karier politiknya dibangun dari dunia kampus. Pria ini pernah menjadi Direktur sekaligus pengajar di Program Pascasarjana Prodi Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, hingga akhirnya dipercaya sebagai Rektor UGM. Jejaknya di panggung nasional semakin tebal ketika ia tampil sebagai moderator debat calon presiden pada Pemilu 2009, masuk tim seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga bergabung dalam tim ahli dan tim sinkronisasi program pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014.

Analisis Redaksi

Penempatan Pratikno di kursi Wantimpres adalah manuver politik yang sangat terukur. Presiden Prabowo Subianto jelas tidak ingin membuang pengalaman seorang birokrat yang sudah mengelola mesin administrasi negara selama satu dekade penuh sebagai Menteri Sekretaris Negara. Menggeser Pratikno dari jabatan eksekutif harian ke posisi penasihat memungkinkan istana mempertahankan memori institusional tanpa menghambat perombakan struktur kabinet yang sedang berjalan.

Hal yang patut dicermati adalah pernyataan Pratikno mengenai salinan keputusan presiden yang belum ia terima. Secara administratif, kehadiran fisik seseorang di Istana untuk pelantikan biasanya didahului oleh penyelesaian dokumen kenegaraan. Keterlambatan penyerahan keppres ini bisa menandakan proses finalisasi susunan Wantimpres masih dinamis hingga menit-menit terakhir, atau sekadar prosedur serah terima yang memang berjalan paralel dengan acara resmi.

Kehadiran mantan rektor dan akademisi ilmu politik ini di lingkaran penasihat presiden juga membawa implikasi tersendiri bagi arah kebijakan pemerintahan. Pratikno dikenal memiliki jaringan luas di kalangan sipil dan akademisi. Posisinya di Wantimpres berpotensi menjadi jembatan komunikasi antara istana dan kelompok masyarakat sipil, terutama ketika pemerintah menghadapi isu-isu krusial terkait pembangunan manusia yang dulu menjadi portofolionya.

Meow! Tanya Nesi!
😸