BGN Bongkar Praktik 'Gabut' Yayasan Dapur MBG yang Memalak Mitra, Sudaryono Buka Ruang Ganti

Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengungkapkan temuan serius terkait adanya yayasan yang dinilainya 'gabut' atau tidak memberikan kontribusi nyata terhadap operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Temuan ini mencuat saat BGN memproses registrasi untuk pembaruan perjanjian kerja sama dengan yayasan dan mitra pengelola di seluruh Indonesia. Sudaryono menyebut, sebagian yayasan justru meminta mitra menyetorkan dana berdasarkan jumlah ompreng yang disalurkan.

"Adanya mitra yang kemudian sudah membangun dapur itu diminta untuk menyetorkan sejumlah uang per ompreng kepada yayasan, di mana yayasan ini tidak melakukan apapun, tidak memiliki kontribusi apapun tidak juga aktif di dapur, tidak melakukan pembinaan, tidak mempunyai kontribusi apapun terhadap jalannya dapur SPPG yang dinaungi oleh yayasan tersebut," ujar Sudaryono dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (2/10).

Kondisi ini dinilai rawan menimbulkan beban tambahan bagi mitra. Sudaryono menegaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi kunci utama, di mana pengelolaan dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus diarahkan semaksimal mungkin untuk menghasilkan makanan berkualitas yang memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat secara transparan.

Sebagai solusi, BGN telah membuka dua portal registrasi terpisah bagi yayasan dan mitra. Melalui mekanisme ini, mitra yang merasa dirugikan dapat mengajukan penggantian yayasan sekaligus melampirkan bukti kerugian. Sudaryono menegaskan, ruang ini diberikan demi keadilan agar pelaksanaan MBG benar-benar konversi menjadi menu makanan dengan kandungan gizi dan akuntabilitas yang baik.

Analisis Redaksi

Langkah BGN membuka pintu penggantian yayasan menunjukkan upaya pembersihan struktur birokrasi yang sudah lama mengendap di program pengadaan makan siang. Praktik 'palak' atau setoran per ompreng tanpa kontribusi operasional bukan hanya inefisien, tetapi berpotensi melanggar prinsip tata kelola keuangan publik yang sehat. Jika dibiarkan, praktik ini akan menggerus anggaran yang seharusnya terserap untuk peningkatan kualitas nutrisi, bukan untuk kepentingan intermediasi yang tidak produktif.

Dampak jangka panjang dari temuan ini sangat signifikan bagi rantai pasok gizi nasional. Dengan memvalidasi keluhan mitra melalui portal digital, BGN sedang membangun mekanisme akuntabilitas horizontal yang lebih kuat. Namun, pengawasan ketat pasca-penggantian yayasan tetap menjadi tantangan utama, mengingat risiko perulangan pola 'gabut' dengan wajah baru tetap mengintai jika sanksi terhadap pelaku lama tidak ditegakkan secara konsisten.