Prabowo Lantik Delapan Pejabat Baru, Sugiono Gantikan Pratikno dan Listyo Sigit Jadi KSP

Presiden RI Prabowo Subianto merombak susunan Kabinet Merah Putih dengan melantik delapan pejabat baru di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/10). Perombakan ini mencakup posisi strategis mulai dari kementerian koordinator hingga pucuk pimpinan kepolisian negara.

Pelantikan tersebut berpijak pada dua landasan hukum sekaligus. Keputusan Presiden Nomor 104/P/2026 mengatur pemberhentian dan pengangkatan menteri serta wakil menteri negara. Sementara itu, Keputusan Presiden Nomor 105/P/2026 menjadi dasar bagi pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan serta Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.

Pergeseran paling mencolok terjadi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pratikno harus meninggalkan kursi Menko PMK yang kini diisi oleh Sugiono. Jabatan Menteri Luar Negeri yang sebelumnya dipegang Sugiono otomatis mengalami kekosongan akibat rotasi ini.

Sektor keamanan juga berubah total. Kapolri terpilih Suyudi resmi dilantik menggantikan posisi Listyo Sigit. Mantan Kapolri itu tidak langsung pulang ke rumah. Prabowo justru menarik Listyo Sigit masuk ke lingkaran inti istana dengan mempercayainya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP).

Langkah hari ini menandai perombakan kabinet ketujuh sejak pemerintahan berjalan. Tempo pergantian makin rapat. Bulan lalu saja Prabowo baru saja melakukan reshuffle. Frekuensi secepat ini jarang terjadi dalam sejarah tata kelola kabinet modern kita.

Rangkaian perubahan ini sebenarnya sudah diprediksi sejak pertengahan bulan lalu. Pada 14 September 2026, Prabowo mencopot Purbaya Yudhi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara kemudian ditarik naik untuk mengisi pos vital tersebut menggantikan Purbaya. Rentetan mutasi ini memperlihatkan pola evaluasi yang sangat agresif dari presiden.

Analisis Redaksi

Penunjukan Listyo Sigit sebagai Kepala Staf Presiden mengisyaratkan satu hal: Prabowo menginginkan kendali penuh atas birokrasi sipil menggunakan pendekatan disiplin ala aparat keamanan. Posisi KSP bukan sekadar administrator. Ia adalah penjaga gawang arus informasi menuju meja presiden. Memasukkan mantan jenderal polisi ke pos ini menunjukkan bahwa reshuffle kabinet kali ini lebih berorientasi pada konsolidasi kekuasaan ketimbang sekadar penyegaran kinerja teknis.

Rotasi Sugiono dari Menteri Luar Negeri ke Menko PMK juga patut dicermati. Pergeseran seorang diplomat utama ke sektor pembangunan manusia biasanya membutuhkan masa transisi panjang. Ketika keputusan ini diambil bersamaan dengan pelantikan Kapolri baru, publik bisa membaca adanya kalkulasi politik tingkat tinggi yang menyatukan agenda domestik dan stabilitas keamanan dalam satu tarikan napas.

Tujuh kali perombakan dalam tempo singkat membawa risiko tersendiri. Birokrasi kementerian butuh waktu untuk menyesuaikan arah kebijakan setiap kali nakhoda berganti. Jika ritme pergantian ini terus dipertahankan, efektivitas program kerja jangka panjang bakal teruji. Langkah logis selanjutnya yang perlu diawasi adalah siapa figur yang akan ditunjuk mengisi kursi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono, serta bagaimana dinamika internal antara KSP baru dan para menteri koordinator lainnya.