Pemerintah Sebut Investasi Rp17.892 Triliun Dibutuhkan untuk EBT hingga 2060

Kebijakan transisi energi Indonesia kini terikat pada angka fantastis: pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi untuk pembangunan pembangkit dan jaringan energi terbarukan (EBT) hingga 2060 mencapai sekitar US$1 triliun atau senilai Rp17.892 triliun, dengan asumsi kurs Rp17.892 per dolar AS. Angka ini bukan sekadar proyeksi teknis, melainkan prasyarat mutlak bagi target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang didambakan pemerintah. Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ellen Setiadi, mengungkap data ini dalam pre-event Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 bertajuk 'Resilient Business in the Net Zero Era' yang berlangsung di Jakarta, Rabu (30/9).

Ellen menegaskan bahwa mobilisasi dana tersebut merupakan bagian dari upaya mendongkrak daya saing nasional di tengah tuntutan global. "Seluruh agendanya ini membutuhkan investasi yang besar di mana kebutuhan mobilisasi investasi untuk mendukung pertumbuhan 8 persen diperkirakan sekitar US$799 miliar, sementara pembangunan pembangkit dan jaringan energi terbarukan hingga 2060 membutuhkan sekitar US$1 triliun," paparnya. Ketergantungan pada aliran modal asing dan domestik ini menunjukkan bahwa tanpa kemitraan strategis yang masif, rencana lompatan ekonomi negara akan tetap stagnan di pasar energi fosil.

Di balik angka tersebut, terdapat tekanan struktural dari permintaan energi yang terus membengkak. Pemerintah memperkirakan kebutuhan listrik nasional akan melonjak menjadi 600 terawatt hour (TWh), dengan konsumsi mendekati 2.000 kilowatt hour (kWh) per kapita pada 2030. Lonjakan ini didorong oleh percepatan industrialisasi, digitalisasi, dan elektrifikasi berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur kelistrikan tidak lagi menjadi opsi, melainkan keniscayaan. Pemerintah tengah gencar mengembangkan energi terbarukan untuk memastikan pasokan listrik yang andal, kompetitif, dan berkelanjutan, termasuk rencana ambisius membangun green super grid sepanjang 70 ribu kilometer hingga 2040.

Salah satu tonggak penting dalam rencana infrastruktur ini adalah penguatan interkoneksi antarpulau. Ellen menyatakan bahwa sistem transmisi dan jaringan harus menghubungkan sumber energi dengan pusat industri secara efisien. Targetnya, interkoneksi antarwilayah, khususnya jalur Sumatera-Jawa, dapat mulai tersambung pada periode 2032 hingga 2035. "Kita mendorong PLN sampai 2040 paling lambat, 2032 sampai 2035 mestinya interkoneksi antarpulau ini sudah bisa terjalin atau sudah bisa tersambung," ujar Ellen. Penguatan ini dirancang agar sistem kelistrikan nasional menjadi fleksibel dan mampu menyerap variasi produksi dari energi baru.

Sisi industrialisasi juga mendapat sorotan tajam. Ellen menyoroti bahwa kapasitas industri modul surya nasional saat ini telah mencapai 11 GW per tahun, menunjukkan bahwa basis manufaktur dalam negeri mulai kokoh. Namun, daya tarik bagi dunia usaha terletak pada sinyal kepastian pasar. Country Director WRI Indonesia, Nirarta Samadhi, mengingatkan bahwa transisi menuju net zero bukan sekadar isu lingkungan, melainkan penentu utama daya saing bisnis. Data yang dipaparkan menunjukkan pada kuartal II 2026, ketika harga minyak acuan Brent meningkat sekitar 27 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, proporsi biaya transportasi dan penanganan pada dua perusahaan semen dengan pangsa pasar terbesar rata-rata meningkat sekitar 13,25 persen. "Perubahan harga energi tidak berhenti di pasar minyak, dampaknya masuk sampai ke biaya produksi dan daya saing perusahaan," kata Nirarta.

Lebih jauh, penelitian Pusat Studi Energi UGM bersama Climate Catalyst mengungkap potensi ekonomi dari transisi ini. Skenario transisi industri baja berpotensi menghasilkan pertumbuhan PDB riil tahunan sekitar 0,21 persen hingga 0,25 persen, jauh melampaui skenario business as usual yang hanya mencapai sekitar 0,06 persen. "Transisi rendah karbon tidak hanya dapat menurunkan emisi, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan dan memperkuat daya saing industri Indonesia," ujar Nirarta. Dunia usaha kini mendesak adanya sinyal pasar yang jelas, kebijakan yang pasti, serta akses terhadap teknologi dan pembiayaan agar investasi triliunan rupiah tersebut tidak menjadi beban, melainkan mesin penggerak ekonomi.

Analisis Redaksi

Angka Rp17.892 triliun ini bukan sekadar target statistik, melainkan ujian nyata terhadap daya tarik investasi Indonesia di mata investor global. Dengan kebutuhan sebesar US$1 triliun, pemerintah menyadari bahwa ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja tidak mungkin menutupi celah tersebut. Artinya, sektor swasta, baik lokal maupun multinasional, harus masuk dengan agresif. Tantangan terbesarnya bukan pada ketersediaan modal, melainkan pada kepastian regulasi dan insentif pajak yang memadai. Tanpa kepastian hukum yang kuat, angka investasi ini akan tetap menjadi mimpi yang tidak terkapalisasi, terutama mengingat volatilitas harga energi global yang telah memukul biaya logistik industri, seperti yang ditunjukkan oleh kasus kenaikan biaya 13,25 persen pada industri semen tadi.

Aspek interkoneksi antarpulau hingga 2032-2035 menjadi variabel teknis krusial. Jika proyek green super grid sepanjang 70 ribu kilometer terlambat, maka potensi ekonomi dari industrialisasi di luar Jawa akan terpangkas. Listrik murah dan andal adalah prasyarat utama bagi manufaktur baterai, data center, dan hilirisasi nikel. Kegagalan menghubungkan jaringan ini akan membuat Indonesia tetap menjadi pengirim bahan mentah dengan nilai tambah rendah, karena industri pengolahan membutuhkan energi stabil dalam skala masif. Jadi, percepatan infrastruktur transmisi ini sama pentingnya dengan pembangunan pembangkitnya.

Perlu diwaspadai bahwa narasi pertumbuhan PDB dari transisi industri baja (0,21-0,25 persen) mungkin lebih optimis dari realitas di lapangan jika tidak dibarengi dengan transfer teknologi yang adil. Jika industri dalam negeri hanya menjadi perakitan, margin keuntungan akan tipis. Pemerintah harus memastikan bahwa 11 GW kapasitas modul surya yang dimiliki saat ini berkembang menjadi ekosistem manufaktur hulu, bukan sekadar pemasangan panel. Sinyal kepastian yang diminta oleh komunitas bisnis seperti WRI Indonesia harus segera dijawab dengan regulasi yang binding dan tidak berubah-ubah, agar investasi triliunan ini benar-benar menciptakan nilai ekonomi yang inklusif, bukan hanya memperkuat segelintir pemain besar.