Jabar Ditetapkan Percontohan Nasional Kurangi Sampah Pangan, Targetkan 1,5 Juta Ton Sisa Makanan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi ditetapkan sebagai proyek percontohan nasional untuk menekan susut dan sampah pangan (Food Loss and Waste/FLW) melalui peluncuran Rencana Aksi Daerah Ekonomi Sirkular dan Program FLOWER 2025-2045. Langkah strategis ini dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Global Green Growth Institute (GGGI) untuk mengurangi limbah pangan sekaligus mengimplementasikan konsep ekonomi sirkular secara konkret di daerah.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Teguh Sambodo, menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan mendorong kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam mengelola limbah pangan. Pendekatan yang diambil mencakup inovasi di seluruh rantai nilai, mulai dari tahap produksi hingga konsumsi akhir. Program FLOWER ini merupakan bagian dari skema regional yang didanai oleh IKEA Foundation, dengan area kerja meliputi India, Meksiko, dan Uganda yang mengadopsi pendekatan foodshed untuk menangani seluruh alur distribusi pangan dalam fokus geografis tertentu.

Jawa Barat dipilih menjadi pilot project karena memiliki dinamika unik; selain potensi besar, provinsi ini menghadapi tantangan serius dalam volume susut pangan. Studi Bappenas tahun 2024 mencatat susut pangan di Jawa Barat mencapai 47,79 persen dari total FLW di tingkat provinsi. Tekanan ini terasa paling berat di kawasan Bandung Raya yang berkontribusi terhadap 1,5 juta ton sisa pangan setiap tahun. Angka tersebut selaras dengan status kawasan ini sebagai metropolitan terbesar ketiga di Indonesia, yang dihuni sekitar 9,3 juta penduduk pada 2025 dan menampung 7,7 juta wisatawan pada 2023.

Secara kontekstual, isu ini bukan sekadar lokal. Di level nasional, diperkirakan FLW berkisar antara 1,44% hingga 31,8% dari total pangan yang diproduksi antara tahun 2000 dan 2019, mencakup berbagai komoditas seperti hortikultura, perikanan, dan peternakan. Kementerian PPN/Bappenas telah meluncurkan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular (RAN-ES) 2025-2045 sebagai kerangka dasar. RAN-ES berfokus pada lima sektor prioritas: pangan, konstruksi, elektronik, tekstil, dan retail (kemasan plastik), yang merepresentasikan hampir sepertiga PDB Indonesia dan menyediakan pekerjaan bagi lebih dari 43 juta orang pada 2019. Jawa Barat menambah dua sektor unggulan, yaitu kertas dan otomotif, yang dinilai vital bagi perekonomian daerah.

Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Jawa Barat, Sumasna, menggarisbawahi urgensi intervensi di hulu mengingat kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sarimukti yang mendekati batas maksimal. "Di urusan hilir, sampah yang masuk ke TPA itu ternyata 45 sampai 50 persen itu merupakan sampah dari makanan, sisa makanan," ujar Sumasna. Program FLOWER akan dikelola oleh Kementerian PPN/Bappenas dan GGGI, dengan Bappeda Jawa Barat sebagai pemangku kepentingan utama. Koordinasi akan dilakukan melalui Komite Pengarah Proyek (PSC) dan Circular Economy Steering Group (CESG) lintas kementerian untuk memastikan sinergi tanpa tumpang tindih.

Analisis Redaksi

Penunjukan Jawa Barat sebagai lighthouse atau percontohan nasional menunjukkan bahwa penanganan sampah pangan tidak lagi bisa dipandang sebagai isu teknis kebersihan semata, melainkan bagian dari strategi ketahanan ekonomi dan lingkungan. Fakta bahwa 45-50% sampah di TPA Sarimukti berasal dari sisa makanan mengindikasikan kegagalan sistem pengelolaan limbah tradisional yang hanya berfokus pada hilir. Dengan pendekatan foodshed dari Program FLOWER, fokus bergeser ke optimasi alur distribusi dan produksi. Ini adalah koreksi paradigma yang signifikan: daripada membakar atau menimbun sampah, rantai pasok pangan diperbaiki agar efisiensi meningkat.

Secara logis, keberhasilan program ini bergantung pada kemampuan menyinergikan sektor hulu (petani/produsen) dan hilir (konsumen/retail) yang selama ini terfragmentasi. Dampak global dari FLW, yakni kontribusi 8-10% emisi gas rumah kaca dan pemborosan 30% lahan serta air tawar global, membuat keberhasilan pilot project ini menjadi tolok ukur bagi komitmen Indonesia dalam target pengurangan emisi. Jika Jawa Barat berhasil menurunkan angka 47,79% susut pangannya, model ini berpotensi direplikasi di kota metropolitan lain seperti Jakarta dan Surabaya yang memiliki profil konsumsi serupa.